Peringatan Hardiknas, Puguh Komisi E DPRD Jatim: Anggaran Pendidikan Rp 9 Triliun, Tapi Banyak Sekolah Tak Layak

JATIMTIMES - Banyaknya sekolah yang dinilai tak layak turut menjadi sorotan Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas. Oleh karena itu, Puguh turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 sebagai seremoni belaka.

Sebaliknya, Puguh mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen Hardiknas pada 2 Mei 2025 ini sebagai refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan di Jawa Timur. "Kami masih menjumpai banyak sekolah yang tidak layak dan tidak representatif sebagai tempat belajar," ujar Puguh dalam konfirmasinya kepada JatimTIMES, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga : DPP PDIP Ganti Ketua dan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya 

Puguh menyampaikan, meskipun alokasi anggaran pendidikan di Jawa Timur mencapai 32 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sekitar Rp 9 triliun. Namun, berbagai persoalan fundamental belum juga terselesaikan. Terutama soal infrastruktur pendidikan.

"Seharusnya permasalahan ini menjadi perhatian serius, karena pendidikan berkualitas berawal dari lingkungan yang mendukung,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur ini.

Di sisi lain, Puguh juga turut menyoroti kesenjangan kualitas guru antara wilayah kota dan pelosok desa. Alhasil, kondisi tersebut menyebabkan mutu pendidikan menjadi tidak merata.

"Kesenjangan kualitas ini nyata. Padahal anak-anak di desa berhak mendapatkan guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puguh juga menyinggung rendahnya tingkat literasi di Jawa Timur. Ironisnya, hal ini justru terjadi di tengah anggaran pendidikan yang tergolong besar.

"Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai uang Rp 9 triliun itu tidak berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan,” tuturnya.

Puguh juga menekankan akan pentingnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Sebab, data menyebutkan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Jawa Timur. 

"Artinya, kurikulum yang ada saat ini belum relevan dengan kebutuhan lapangan kerja...

Baca Selengkapnya