Pemprov Jatim Buka Peluang Tukar Guling Lahan Terkait Polemik SMAN 8 Malang

JATIMTIMES – Wacana penggunaan lahan SMA Negeri 8 Malang oleh Universitas Negeri Malang (UM) menuai perhatian publik, terutama dari kalangan orang tua dan siswa. Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa solusi yang mengutamakan keberlangsungan pendidikan akan menjadi prioritas utama. Salah satunya: opsi tukar guling lahan bila memang diperlukan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Rektor UM dan Pemerintah Kota Malang. Tujuannya adalah memastikan proses belajar-mengajar siswa SMAN 8 Malang tetap berjalan kondusif di tengah persiapan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru).

Baca Juga : Peduli Literasi, Bank Jatim Serahkan CSR Perpustakaan Keliling

"Kami ingin memastikan siswa tidak terganggu secara psikologis maupun teknis dalam belajar. Karena itu, kami terus membangun pendekatan dialogis, baik dengan Pak Rektor, Pemerintah Kota Malang, maupun kementerian terkait," ujarnya saat ditemui belum lama ini dalam sebuah kegiatan.

Menurut Aries, meski secara administratif aset lahan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek tidak mempersoalkan wacana penggunaan lahan selama komunikasi antarlembaga dibangun secara sehat. Bahkan Gubernur Jawa Timur dikabarkan siap menyampaikan aspirasi masyarakat langsung ke Menteri jika diperlukan.

Namun, yang paling menarik adalah sinyal kuat dari Pemprov Jatim mengenai opsi tukar guling aset. Jika UM benar-benar membutuhkan lahan tambahan untuk pengembangan fakultas, laboratorium, atau fasilitas penunjang lain, Pemprov menyatakan kesiapan untuk menyediakan alternatif lahan milik provinsi.

"Kita bisa bantu carikan lahan lain milik Pemprov. Ya mungkin luasnya tidak sebesar SMAN 8 Malang, tapi bisa disesuaikan," tegas Aries.

Dalam konteks ini, Aries menekankan bahwa optimalisasi aset bukan berarti memindahkan atau menggeser sekolah yang sudah berfungsi lama dan telah menyatu dengan masyarakat. Sebab hal itu tentunya juga banyak memiliki dampak. Maka, disini pemerintah harus hadir sebagai penengah yang bijak.

Baca Juga : Baca Selengkapnya