Selalu Jadi Trending Pembahasan, RUU TNI Sebenarnya Membahas Apa? Ini 3 Poin Penting Isinya

JATIMTIMES - Belakangan ini, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah panasnya pembahasan tersebut, revisi RUU TNI dikabarkan akan disahkan pada hari ini, Kamis (20/3/2025). 

Diketahui, RUU ini diajukan pemerintah dan DPR, dan mencakup beberapa poin penting yang menimbulkan perdebatan, khususnya terkait perluasan penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil, perubahan batas usia pensiun, dan kedudukan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. 

Baca Juga : Kisah Pujian Rasulullah SAW kepada Pemuda yang Terlambat ke Masjid

Proses revisi ini melibatkan berbagai pihak dan menghasilkan beberapa poin penting yang perlu dipahami publik.

Meski menuai berbagai respon dari kalangan masyarakat, banyak sebagian besar dari kita yang belum mengulik lebih lanjut tentang RUU TNI yang sedang diperbincangkan.

Jadi, apa sih poin-poin penting tentang RUU yang perlu diketahui oleh masyarakat secara lebih luas? berikut penjelasannya.

Sebelum menuju pembahasan yang lebih rinci, pengimplikasian RUU TNI ini mempunyai dampak yang signifikan bagi aspek pemerintahan, keamanan maupun kaitannya dengan sipil.

Dampak Pengesahan RUU TNI

Sebagai negara yang menggunakan asas demokrasi sebagai pedoman dalam melangsungkan pemerintahan negara, Indonesia tentunya menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil.

Pengawasan tentunya diperlukan agar prinsip ini dalam sistem demokrasi tetap terjaga. Lalu dengan revisi UU TNI yang rencananya akan disahkan disebut akan mengubah sistem tersebut.

Meskipun memiliki tujuan memperkuat koordinasi keamanan dan pemerintahan, namun berikut adalah beberapa dampak dari pengesahan RUU TNI bagi masyarakat Indonesia.

Pertama, RUU TNI akan memperluas keterlibatan TNI dalam institusi pemerintahan, sehingga peran militer akan semakin luas bagi tubuh pemerintahan Indonesia.

Hal ini di sisi lain akan memperkuat koordinasi dalam bidang keamanan nasional serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman seperti bencana dan terorisme.

Kedua, Pengesahan RUU TNI berpotensi menghidupkan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) seperti pada masa Orde Baru.

Hal ini disebut tidak sejalan dengan fungsi utama TNI sebagai pengamanan negara, bukan melalui jabatan sipil yang diamanatkan kepada pemerintah...

Baca Selengkapnya