JATIMTIMES - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat lanjutan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di ruang Bamus lantai 2 Gedung DPRD Surabaya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Selasa (8/07/2025).
Anggota Banggar Achmad Nurdjayanto menerangkan kepada awak media bahwa seluruh masukan fraksi telah diakomodasi dan disinkronkan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Baca Juga : Zakir Naik Dijadwalkan Hadir di Malang, Komunitas Arek Malang Bersuara: Kami Khawatir Toleransi Terganggu
Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melalui tahapan panjang. Mulai dari musrenbang, pembahasan teknis dengan OPD, hingga finalisasi di DPRD. Kini, dokumen tinggal menunggu persetujuan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan digelar Rabu (9/07/2025).
Fokus utama dalam RPJMD kali ini mencakup pembangunan infrastruktur strategis yang menopang sistem transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa proyek besar seperti kelanjutan proyek DLLB dan DLLT, pembangunan flyover, hingga diversi Gunungsari menjadi prioritas untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan air di Surabaya yang ditargetkan bebas pada tahun 2027.
Dalam hal pendanaan, RPJMD membuka ruang fleksibel terhadap berbagai skema pembiayaan. Meski demikian, DPRD tetap mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Antara lain melalui penambahan objek pajak, pencegahan kebocoran pajak, hingga pemanfaatan aset pemkot yang belum produktif.
"Proyeksi PAD selama lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp13 triliun, angka yang dinilai realistis dengan kondisi fiskal saat ini", kata Achmad kepada pers seusai rapat.
Nurdjayanto juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit baru di wilayah Surabaya selatan dan utara, serta pengembangan fasilitas RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk integrasi dengan BPJS serta ketersediaan puskesmas yang melayani 24 jam.
Baca Juga : Canva Down, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
"Pemerintah juga diminta menambahkan penanda visual agar warga mengetahui lokasi puskesmas yang bisa dijadikan rujukan saat kondisi darurat, termasuk pada malam hari", lanjutnya.
Tak hanya itu. Bidang pendidikan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah didorong untuk menambah fasilitas pendidikan di kawasan padat penduduk seperti Sawahan, meskipun diakui masih terkendala pembebasan lahan. Optimalisasi aset lahan pemkot menjadi kunci untuk menambah ruang sekolah dan sarana belajar.
