JATIMTIMES - Rapat Komisi I DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang TNI digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta pada Sabtu (15/3/2025). Fakta ini menjadi pertanyaan publik, mengapa rapat itu tidak digelar di gedung DPR RI serta dilakukan secara tertutup.
Hal ini dianggap tak sejalan dengan instruksi Presiden yang sedang menjalankan efisiensi anggaran
Baca Juga : MAN 2 Kota Malang Partisipasi Sukseskan Program Indonesia Khataman Al-Quran
Tokoh muda NU asal Jatim, Ubaidillah Amin Mochammad pun mempertanyakan tentang rapat DPR yang digelar di hotel Fairmont tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Ubaid itu menilai DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang terhimpit secara ekonomi.
"Wakil rakyat rapat di hotel mewah sangat tidak pantas dan tidak peka pada kondisi rakyat yang sedang susah secara ekonomi," kata pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah, Kaliwining, Jember itu, Ahad (16/3/2025).
Gus Ubaid mengingatkan, saat ini negara sedang melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada kehidupan rakyat. Karena itu, sangat tidak pantas jika DPR sebagai wakil rakyat justru menggelar rapat di hotel mewah.
Pengurus PBNU ini bisa merasakan kekecewaan masyarakat sipil terhadap perilaku wakil rakyat tersebut. Tentu rakyat juga terluka. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, yang esensinya menahan hawa napsu.
Gus Ubaid mengajak masyarakat tetap tenang menyikapi kondisi tersebut. Ia mengajak rakyat berdoa agar kesulitan segera berlalu dari negeri ini.
Baca Juga : Dagadu Anting Jadi Unggulan Kelurahan Tasikmadu di Lomdeskel Kota Malang 2025
"Mari kita memohon kepada Allah, agar mengingatkan dengan caraNya mengingatkan para pemangku kebijakan agar bekerja dengan dengan amanah," ujar tokoh NU yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) menggelar demo di hotel tempat rapat Panja RUU TNI yang tertutup dan terkesan sembunyi-sembunyi. Mereka juga memprotes RUU TNI yang bisa mengancam supremasi sipil dan profesionalisme TNI.
