JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan jaringan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat). Pembangunan drainase itu merupakan salah satu skema yang digulirkan untuk mengatasi banjir di kawasan Suhat.
Sebagai informasi, pekerjaan penbangunan drainase itu difasilitasi oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 32 miliar. Rencananya, drainase akan dibangun sepanjang 1,3 kilometer di sisi barat Suhat.
Baca Juga : Bapemperda DPRD Banyuwangi Usulkan Pembahasan Dua Raperda
"Kita ingin memastikan pembangunan kapan berjalan. Lalu efektivitasnya juga harus dipastikan. Jangan sampai paska-pembangunan, masih tetap banjir. Ini kan memperbesar ukuran drainase, dari satu setengah meter menjadi dua setengah meter sepanjang 1,3 kilometer," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi.
Dari laporan yang diterima, ada beberapa catatan yang Dito berikan kepada Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Salah satunya berkaitan dengan perawatan drainase usai dibangun. Hal tersebut dimaksudkan agar fungsi drainase tetap optimal.
"Kan ada beberapa laporan. Mulai drainase mampet, lalu penyempitan, hingga ada sampah yang banyak sekali. Dengan drainase yang dibangun berdiameter 2,5 meter mestinya itu tidak terjadi lagi. Jadi, aliran bisa jauh lebih lancar. Yang jadi tantangan adalah urusan perawatan," ucap Dito.
Tak hanya akan mengatasi banjir di kawasan Suhat. Pembangunan drainase tersebut diproyeksikan juga dapat menjadi solusi banjir di beberapa titik. Termasuk di kawasan Kedawung, Jalan Letjen Sutoyo. Bahkan diperkirakan dapat mengurangi hingga 80 persen.
"Artinya, ini memang urgen. Sehingga harus segera direalisasikan. Kalau masalah dampak lingkungan pohon komitmennya seperti itu. Yang bisa diselamatkan, yang tidak ya harus ada peremajaan," tuturnya.
Baca Juga : Ketua TP-PKK Kota Malang Beri Apresiasi Gelaran Pasar Murah: Sangat Berdampak ke Masyarakat
Selain pohon, sebagai konsekuensi atas pembangunan drainase tersebut, nantinya juga akan ada beberapa bangunan yang berdiri liar akan dibongkar. Terutama bangunan yang diketahui berdiri di atas jaringan drainase.
"Artinya ketika nanti pembangunan berjalan, bangunan liar, lalu utilitas yang resmi atau tidak juga akan dibongkar. Yang eksisting sering mampet karena ukuran kecil, penyempitan, lalu sampah. Ini kan masalah perawatan. Makanya harus ada sinkronisasi DLH dan Dinas PUPR. Ini tanggung jawab bersama," ujar dia.
Untuk mendukung pembangunan oleh Provinsi Jawa Timur tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga telah menyiapkan anggaran pendamping dari APBD Kota Malang sebesar Rp 1,8 miliar. Dana itu digunakan untuk membuat sudetan di sekitar Jalan Candi Panggung. "Sudah berjalan itu, untuk sudetan di Jalan Candi Panggung," pungkas Dito.
