JATIMTIMES – Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025-2030 bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, forum ini harus menjadi ruang strategis untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta memastikan bahwa program pembangunan benar-benar terealisasi.
"Forum ini bukan hanya mendengar aspirasi, tapi juga merumuskan solusi konkret. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat diwujudkan dan berdampak langsung bagi warga," ujar Syahrul usai menghadiri forum di Balai Kota Koesoema Wicitra, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga : 3 Amalan Malam Nuzulul Qur’an: Perbanyak Tadarus
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, partisipasi aktif dari berbagai sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi sorotan, mulai dari pemerataan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan publik. Syahrul menilai bahwa RKPD 2025-2030 harus memiliki prioritas yang jelas, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta optimalisasi layanan kesehatan.
"Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi harus menyentuh seluruh wilayah Blitar. Kita ingin masyarakat di semua kecamatan merasakan dampak pembangunan yang adil dan merata," katanya.
DPRD Kota Blitar, lanjutnya, akan mengawal agar program-program yang disusun tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar terealisasi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Selain peran pemerintah, Syahrul juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sektor perbankan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, keterlibatan dunia usaha, khususnya perbankan, dapat mempercepat pencapaian target pembangunan.
"Kami mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program CSR bisa diarahkan ke pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, hingga kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil," ungkapnya.
Baca Juga : Sejumlah OPD Bakal Turun Tangan Beri Penilaian Lima Kelurahan di Lomdeskel 2025 Kota Malang
Ia menilai bahwa jika program CSR dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah daerah, maka dampaknya akan lebih luas dan berkelanjutan.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Blitar berkomitmen untuk mengawal implementasi RKPD agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Syahrul memastikan bahwa DPRD akan melakukan fungsi pengawasan secara ketat agar tidak ada kebijakan yang melenceng dari visi pembangunan daerah.
"Kita tidak ingin RKPD ini hanya menjadi dokumen perencanaan yang indah di atas kertas. Kami akan terus memastikan bahwa program yang disusun benar-benar dijalankan secara efektif dan efisien," tegasnya.
Ia juga berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan, sehingga Kota Blitar dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
