JATIMTIMES - Rencana aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI tengah menjadi sorotan. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah menyatakan akan datang ke Jakarta dengan membawa agenda dan tuntutan masing-masing.
Ada massa dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Selain itu, terdapat Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang juga membawa sejumlah tuntutan.
Baca Juga : Pemprov Jatim Hadir dan Dorong Trauma Healing Berkelanjutan di Lokasi Pengungsian Pascagempa NTT
Di sisi lain, massa dari Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) juga berencana mengikuti aksi. Kelompok ini membawa agenda berbeda karena menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, rencana aksi tersebut juga mendapat penolakan dari sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda, di antaranya Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta.
Lantas, siapa saja kelompok yang akan bergerak pada 27 Agustus dan apa tuntutan mereka?
1. AMPB dan ARIB Tuntut RUU Perampasan Aset Disahkan
Masyarakat Kabupaten Pati yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Mereka membawa tuntutan utama agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, sebelumnya mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk ikut dalam aksi tersebut.
"Saya imbau kepada masyarakat, rakyat seluruh Indonesia untuk hadir di aksi 27 Agustus di DPR RI," ujar Supriyono.
Massa dari Pati telah berangkat menuju Jakarta pada Kamis (20/8). Mereka menggunakan dua mobil dengan membawa logistik berupa beras dan mi instan untuk kebutuhan selama perjalanan.
Belasan orang dari Pati tersebut juga akan melakukan konsolidasi dengan aktivis lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu.
Supriyono mengatakan tuntutan utama yang dibawa berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
"Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor dan hukum mati koruptor," ucapnya.
Tuntutan serupa juga menjadi agenda Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB). Ada dua tuntutan utama yang dibawa kelompok tersebut.
Pertama, ARIB mendesak DPR RI segera menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Kedua, ARIB menuntut penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
Persiapan aksi massa Pati sempat menjadi sorotan setelah rekening milik Supriyono yang digunakan untuk menampung dana donasi disebut tidak dapat digunakan.
Rekening tersebut disebut memiliki saldo sekitar Rp80 juta. Supriyono mengatakan uang itu merupakan dana pribadi sekaligus donasi masyarakat untuk mendukung kebutuhan operasional peserta aksi.
"Tadi malam itu secara tiba-tiba akun TikTok saya keblokir, terus saya mau transfer anak saya, ternyata juga keblokir. Lho kok saldo terblokir Rp80 juta 900 sekian," ujar Supriyono.
Dia kemudian mengatakan dana tersebut telah diblokir. "Lebih parah lagi, rekening saya ya uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman Rp80 juta sembilan ratus sekian sudah diblokir, ada buktinya ini," kata Supriyono.
Bank Mandiri kemudian menjelaskan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH).
"Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
2. ARPI Soroti Pekerja Dapur MBG
Sementara itu, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) membawa tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ARPI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kontrak kerja resmi serta jaminan perlindungan dan keselamatan bagi pekerja di dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Mereka juga menolak penggunaan istilah "relawan" bagi pekerja dapur SPPG yang pada praktiknya menerima upah harian.
Selain persoalan MBG, ARPI juga menyuarakan berbagai isu keadilan hukum dan sosial di sejumlah daerah.
Kelompok tersebut antara lain menuntut hukuman maksimal terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Baca Juga : 50 Prompt Poster AI Maulid Nabi Muhammad SAW 2026, Lengkap Cara Membuatnya
ARPI juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai berpotensi semakin membebani masyarakat.
3. RMP4 Bawa Dukungan untuk Program Prabowo
Berbeda dengan kelompok dari Pati dan ARIB, massa Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) menyatakan akan datang ke Jakarta untuk mendukung sejumlah program pemerintah.
Koordinator RMP4, Ali, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa dari Bangkalan.
"Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kami akan ke Jakarta menggelar aksi damai," kata Ali, pada Minggu (23/8/2026).
Massa tersebut berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir hingga sales.
Salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, RMP4 menilai tetap diperlukan evaluasi.
Ali menjelaskan pihaknya tidak meminta MBG dihentikan. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah pembenahan tata kelola.
"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," katanya.
RMP4 memastikan aksi yang mereka ikuti akan berlangsung damai. Mereka ingin program-program prioritas pemerintah tetap dilanjutkan.
4. KAMMI Tolak Aksi 27 Agustus
Di tengah persiapan sejumlah kelompok, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan menolak rencana aksi 27 Agustus.
Ketua Umum PP KAMMI Muhammad Amri Akbar menyampaikan penolakan tersebut karena adanya pernyataan dari salah satu koordinator lapangan AMPB yang dinilai berpotensi memicu tindakan konfrontatif dan keluar dari koridor hukum.
KAMMI menyoroti adanya ancaman penyanderaan anggota DPR RI. Mereka menilai tindakan koersif maupun ancaman dapat berpotensi merusak fasilitas negara dan mengganggu persatuan.
5. GPA DKI Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Penolakan juga disampaikan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta.
Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar mengimbau masyarakat, terutama generasi muda, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar di media sosial.
Mereka meminta penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai dan tidak mengarah pada tindakan konfrontatif.
Imbauan tersebut disampaikan untuk menjaga situasi Jakarta tetap aman, damai dan kondusif menjelang aksi.
Dengan demikian, rencana aksi 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR RI diikuti kelompok dengan latar belakang dan tuntutan yang berbeda.
AMPB dan ARIB membawa isu pemberantasan korupsi dengan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. ARPI menyoroti persoalan pekerja dapur MBG, termasuk kepastian kontrak dan perlindungan kerja.
Sementara RMP4 datang dengan agenda mendukung program pemerintah, termasuk MBG, meski meminta perbaikan tata kelola.
Di sisi lain, KAMMI dan GPA DKI Jakarta justru mengingatkan agar aksi tidak berubah menjadi tindakan konfrontatif yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Pengguna jalan yang hendak melintas di sekitar Gedung DPR, Senayan dan kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (27/8) perlu mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas maupun pengalihan arus akibat kegiatan tersebut.
