JATIMTIMES – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Kota Batu diwarnai keluhan terkait penarikan dana kegiatan dari warga. Praktik pengumpulan uang wajib untuk agenda perayaan kemerdekaan tersebut kini tidak lagi hanya ditargetkan kepada penduduk lokal, melainkan ikut menyasar para pendatang yang menghuni rumah kos.
Kondisi ini dialami langsung oleh Tiara (bukan nama sebenarnya), seorang siswi SMK yang tengah menjalani program magang di salah satu lembaga di Kecamatan Batu. Ia mengaku terkejut ketika pengurus RT di lingkungan tempat tinggal sementara tersebut mendatangi kosnya untuk meminta uang iuran perayaan sebesar Rp80 ribu.
Baca Juga : Pemkot Batu Gandeng Kejari Kebut Penyerahan PSU 25 Perumahan hingga Akhir Tahun
Tiara menceritakan bahwa angka penarikan uang perayaan kemerdekaan di lingkungan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya.
"Tahun lalu nominalnya dipatok sekitar Rp70 ribu, dan tahun ini naik jadi Rp80 ribu. Pengurus RT bilangnya ini bersifat wajib untuk semua yang tinggal di sini," ungkap Tiara kepada JatimTIMES, belum lama ini.
Pelajar magang yang tinggal sementara di Kelurahan Songgokerto ini merasa keberatan dengan skema kewajiban tersebut, mengingat pemilik bangunan tempat ia mengontrak sebenarnya sudah membayarkan kewajiban iuran lingkungan secara mandiri.
"Pemilik kos sudah bayar iuran warga sendiri, sementara kami sebagai anak kos hampir tidak pernah terlibat dalam acara lingkungan. Harusnya ada kebijaksanaan dan pertimbangan khusus untuk pendatang atau pelajar," tambahnya.
Fenomena penarikan dana perayaan kemerdekaan berbasis patokan angka ini diakui sempat memicu ketegangan di tataran masyarakat bawah akibat munculnya penolakan dari sebagian warga. Seperti yang terjadi pada rangkaian Bersih Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Kepala Desa Tulungrejo, Suliono, mengonfirmasi adanya dinamika di lapangan terkait penarikan uang perayaan kemerdekaan tersebut.
Baca Juga : Gelombang Pensiun ASN Kota Batu Meningkat, Pemkot Siapkan Seleksi Terbuka untuk Eselon II
"Memang seringkali ada ketegangan antarwarga karena beberapa orang merasa berkeberatan dengan besaran nominal yang ditentukan. Namun situasi tersebut langsung kami mediasi hingga dicapai titik temu kesepakatan," kata Suliono.
Ia menegaskan bahwa skema pengumpulan dana kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat RT maupun RW pada dasarnya tidak boleh menyengsarakan atau bersifat paksaan.
"Penarikan dana Agustusan tidak boleh mengikat atau memaksa warga. Menghimpun dana harus murni berlandaskan kesepakatan bersama hasil musyawarah warga di lingkungan setempat," jelasnya.
Maraknya penarikan dana yang menyasar penghuni kos ini memicu desakan agar pihak pemerintah desa dan kelurahan di Kota Batu segera turun tangan memberikan arahan teknis kepada pengurus RT. Hal tersebut dinilai penting agar penarikan iuran perayaan kemerdekaan di masa mendatang tidak membenturkan kepentingan warga, namun tetap menjunjung tinggi asas kesukarelaan melalui musyawarah.
