JATIMTIMES – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diminta tidak berhenti pada agenda seremonial tahunan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, menegaskan tema Hardiknas tahun ini, harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Hardiknas 2026 mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Menurut Sri Wahyuni, semangat partisipasi dalam pembangunan pendidikan selama ini memang terus digaungkan.
Baca Juga : Meski Bangunan Kian Sepi dan Rusak, Pasar Besar Masih jadi Tumpuan Banyak Pedagang
Namun di lapangan, implementasinya dinilai belum sepenuhnya berjalan sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan—mulai dari ketimpangan akses, kualitas lulusan, hingga keterhubungan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri—masih menjadi pekerjaan rumah.
Karena itu, legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai seluruh pemangku kepentingan harus memiliki pembagian peran yang lebih jelas, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, hingga masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam memastikan kebijakan pendidikan berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan. Sementara dunia usaha dan industri tidak cukup hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak di bangku pendidikan.
“Kolaborasi ini harus nyata. Dunia usaha jangan hanya menunggu tenaga kerja siap pakai, tapi ikut membentuk kualitas SDM sejak di bangku pendidikan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Sri Wahyuni menilai keterlibatan dunia usaha bisa diwujudkan melalui program magang, penguatan pendidikan vokasi, hingga penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja. Langkah ini penting agar lulusan pendidikan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain kolaborasi lintas sektor, ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas dalam setiap program pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi harus terlihat dari hasil nyata di lapangan.
Indikator tersebut, kata dia, dapat dilihat dari penurunan angka putus sekolah, peningkatan indeks literasi dan numerasi, hingga meningkatnya serapan lulusan di dunia kerja.
Sri Wahyuni juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan maupun penganggaran pendidikan.
Baca Juga : FISIP UB Luncurkan Asta Bakti, Bidik Pembangunan Manusia Kawasan Bromo Tengger Semeru
“Jangan sampai ada anak-anak di pelosok yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Jatim. Sri Wahyuni menegaskan pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan. Menurutnya, pendekatan yang terlalu top-down kerap membuat program kurang relevan dengan kebutuhan di lapangan.
“Suara guru dan orang tua harus didengar. Mereka yang merasakan langsung kondisi di lapangan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Sri Wahyuni mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi digital, serta peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, transformasi pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan tenaga pendidik yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Bagi DPRD Jatim, Hardiknas 2026 harus menjadi momentum evaluasi sekaligus titik balik pembenahan sistem pendidikan di Jawa Timur. Bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi pijakan untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan mampu mencetak generasi yang berdaya saing.
