JATIMTIMES – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) kini tengah bergerak maraton untuk menuntaskan evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah provinsi tahun anggaran 2025.
Pansus menargetkan seluruh rangkaian pembahasan rampung dalam waktu satu bulan sejak masa tugas dimulai, guna menghasilkan dokumen rekomendasi strategis bagi Pemprov Jatim.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Jatim Harisandi Savarimenegaskan bahwa evaluasi kali ini dilakukan secara komprehensif dan menyentuh berbagai aspek krusial, termasuk performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Meski saat ini terdapat Pansus BUMD yang sedang berjalan secara paralel, Harisandi memastikan Pansus LKPJ tetap memberikan perhatian serius pada badan usaha plat merah tersebut demi kepentingan daerah.
“Ya, saya rasa ini kan dua hal yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Pansus BUMD dengan BUMD, Pansus LKPJ dengan LKPJ. Tapi tentu kami semuanya bergerak muaranya adalah demi kebaikan Provinsi Jawa Timur,” jelas Harisandi, Sabtu (11/4/2026).
Dalam proses kerjanya, Harisandi menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai setiap capaian. Pansus tidak hanya akan terpaku pada angka keberhasilan di atas kertas.
Lebih dari itu, pihaknya juga mengomparasikan secara tajam kesesuaian antara target yang dicanangkan dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ya, kita akan kaji semuanya, mana yang kontribusinya rendah. Karena kita tidak hanya melihat dari soal target, ada yang dicapai, tapi juga indikator sesuai dengan target belum. Kita komparasikan nantinya,” papar legislator Fraksi PKS ini.
Baca Juga : WFH dan Bike to Work Jadi Paket Kebijakan Baru Pemkot Malang
Komitmen menjaga keadilan dalam penilaian juga menjadi poin utama. Harisandi menyatakan bahwa kajian dilakukan secara merata di semua lini, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD), tanpa memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus pada sektor tertentu.
"Artinya kita kaji dari semua aspek. Baik IKU dan IKD. Itu kan yang kita komparasikan dengan penyampaian LKPJ yang disampaikan Gubernur kemarin. Semuanya kita bagi. Dan semuanya saya rasa sama. Tidak ada yang istimewa atau tidak istimewa. Sama semuanya. Biar adil,” tambah mantan jurnalis itu.
Hingga saat ini, Pansus telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan pendalaman di Malang bersama Dinas Perhubungan dan PU Cipta Karya, Pansus menjadwalkan agenda berikutnya di Madiun untuk memanggil dinas teknis lainnya, termasuk Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan. Isu-isu sensitif mengenai kesejahteraan tenaga medis pun dipastikan masuk dalam daftar evaluasi.
“Dan mungkin nanti kita akan tanyakan itu. Baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, soal pemotongan 50 persen itu. Soal perawat itu. Semuanya akan kami tanyakan,” ungkap Harisandi.
