JATIMTIMES – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Rapat LKPJ wali kota ini bersama Bapenda, Bappeda,, BPKAD dan BPBJAP Kota Surabaya di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi mengatakan, bahwa pansus sejak kemarin sudah melaksanakan rapat membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota.
Baca Juga : Fraksi PKB DPRD Jatim Kritik LKPJ Gubernur: Penurunan Kemiskinan Stagnan, Pendidikan Mundur
“Kita lakukan pendalaman terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota bersama Bapenda, Bappeda BPKD dan BPBJAP,” katanya usai rapat pansus LKPJ Wali Kota, Kamis (9/4/2026).
Azhar Kahfi mengungkapkan bahwa pansus mencermati capaian kinerja bappenda yang menyampaikan ada peningkatan pendapatan baik dari sektor pajak maupun retribusi. “Yang mana di tahun kemarin (2025) itu menjadi catatan ternyata sudah ada peningkatan (Pendapatan) pemerintah kota khususnya Bapenda,” katanya.
Lanjut Azhar Kahfi sedangkan untuk angka kemiskinan pada tahun lalu mencapai 110 ribu, namun di tahun 2025 ada penurunan 105 ribu jiwa. “Jadi turun kurang lebih 500 ribu jiwa yang sudah terentaskan dari kemiskinan,” imbuhnya.
Meski demikian, legislator Gerindra ini juga memberikan masukan dimana saat ini lapangan pekerjaan mengalami lonjakan “Banyak kita jumpai bahwa lulusan S1 (Sarjana) di Surabaya, ternyata mendapat pekerjaan serabutan dan bukan pekerja tetap,” ungkapnya.
Baca Juga : Polres Situbondo Ingatkan Siswa SMP di Situbondo Tidak Bawa Motor Sendiri ke Sekolah
Azhar Kahfi membeberkan bahwa hal itu berdasarkan data dari Bappeda dan dibenarkan oleh BPS sehingga pihaknya memberikan saran. “Ke depannya lebih kolaboratif antara pemerintah kota, pihak swasta dan perguruan tinggi,” tuturnya.
