JATIMTIMES - Keputusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni untuk tidak menerima gaji dan menyalurkannya melalui platform donasi digital Kitabisa memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan pengamat politik. Salah satunya datang dari peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal.
Menurut Nicky, langkah tersebut masih perlu diuji dari sisi konsistensi, komitmen, serta tujuan yang melatarbelakanginya. Ia menilai publik masih perlu melihat apakah keputusan itu benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat atau hanya sekadar langkah simbolik.
Baca Juga : Cara Membuat Stiker atau Twibbon Lebaran 2026 di ChatGPT, Cocok Dibagikan untuk Jelang Hari Raya
“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky saat dihubungi, Selasa (11/3/2026).
Nicky mengakui, keputusan Sahroni menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada lembaga amal tergolong tidak biasa di kalangan politisi. Langkah tersebut bahkan dinilai cukup mengejutkan karena jarang ada anggota parlemen yang mengambil keputusan serupa.
Namun demikian, ia menilai Sahroni tetap harus membuktikan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar upaya memperbaiki citra setelah sebelumnya mendapat sanksi nonaktif terkait pelanggaran etika.
Menurutnya, pemulihan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat tidak dapat dicapai hanya melalui langkah simbolik atau komunikasi politik semata. Yang lebih penting adalah bagaimana politisi menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah.
“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik. Terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Ia juga menilai langkah Sahroni muncul di tengah dinamika politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari meningkatnya keresahan publik atau civil unrest yang sempat terjadi pada akhir Agustus lalu.
“Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Penonaktifan BPJS PBI Banjir Sentimen Negatif di Medsos, Keluhkan Status Tiba-tiba Dicabut
Lebih lanjut, Nicky menyebut terdapat sejumlah prasyarat penting yang perlu dipenuhi agar kepercayaan masyarakat terhadap politisi dapat kembali pulih. Setidaknya ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan.
Pertama, peningkatan advokasi terhadap kebijakan publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kedua, perubahan gaya hidup politisi agar lebih mencerminkan empati terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga, mengurangi pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan sikap politik yang lebih tegas.
"Kedua, penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik," ujarnya.
Menurut Nicky, konsistensi dalam menjalankan ketiga hal tersebut akan menjadi ujian utama bagi integritas seorang politisi, termasuk bagi Ahmad Sahroni. Karena itu, ia berharap langkah menolak gaji tidak berhenti sebagai aksi tunggal.
“Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting agar setiap inisiatif yang dilakukan wakil rakyat tidak hanya dipandang sebagai strategi komunikasi politik, melainkan benar-benar sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya.
