JATIMTIMES - Penggunaan media sosial oleh anak-anak kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti berbagai risiko yang dapat dialami anak ketika berinteraksi di platform digital.
Mulai dari kemungkinan berkomunikasi dengan orang asing, paparan konten berbahaya, hingga potensi gangguan psikologis menjadi beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua maupun penyedia platform. Hal tersebut tertuang dalam aturan terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Aturan Baru untuk Perlindungan Anak di Platform Digital
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang juga dikenal sebagai PP Tunas.
Dalam aturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau platform digital dibagi menjadi dua kategori. Pertama, platform yang memang dirancang khusus untuk anak. Kedua, platform yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak, namun berpotensi digunakan oleh mereka.
Selain itu, aturan ini juga mengklasifikasikan tingkat risiko platform digital menjadi dua kategori utama, yaitu risiko rendah dan risiko tinggi.
Penentuan tingkat risiko tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan anak saat menggunakan layanan digital.
Tujuh Risiko Anak di Media Sosial Menurut Komdigi
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 aturan tersebut, terdapat tujuh aspek utama yang menjadi indikator dalam menilai tingkat risiko sebuah platform digital bagi anak.
Berikut risiko yang dinilai dapat membahayakan anak saat menggunakan media sosial:
1. Kontak dengan orang yang tidak dikenal
Anak berpotensi berinteraksi dengan orang asing di internet yang tidak diketahui identitas maupun niatnya.
2. Paparan konten tidak layak
Konten pornografi, kekerasan, atau konten lain yang berbahaya bagi keselamatan dan perkembangan anak menjadi salah satu ancaman utama di dunia digital.
3. Eksploitasi anak sebagai konsumen
Anak dapat menjadi target eksploitasi melalui iklan atau strategi pemasaran yang mendorong perilaku konsumtif.
4. Ancaman terhadap keamanan data pribadi
Data pribadi anak bisa saja disalahgunakan jika tidak ada perlindungan yang memadai dari platform digital.
5. Potensi kecanduan (adiksi)
Baca Juga : 3 Wilayah di Jatim Masih Dilanda Angin Kencang, Gontor Tercatat Paling Kencang
Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membuat anak mengalami ketergantungan terhadap perangkat digital.
6. Gangguan kesehatan psikologis
Paparan konten tertentu atau interaksi negatif di media sosial dapat memengaruhi kondisi mental anak.
7. Gangguan fisiologis
Penggunaan gawai yang terlalu lama juga dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti gangguan tidur dan kelelahan mata.
Jika suatu produk, layanan, atau fitur platform memiliki tingkat risiko tinggi pada satu atau lebih aspek tersebut, maka platform tersebut akan dikategorikan sebagai platform dengan profil risiko tinggi.
Sebaliknya, jika seluruh aspek dinilai memiliki risiko rendah, maka platform akan masuk kategori profil risiko rendah.
Platform Wajib Melakukan Penilaian Risiko Mandiri
Dalam aturan ini, setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan melakukan penilaian risiko secara mandiri terhadap produk, layanan, maupun fitur yang mereka sediakan.
Hasil penilaian tersebut kemudian harus dilaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Digital.
Pemerintah memberikan batas waktu maksimal tiga bulan sejak aturan diundangkan bagi platform digital untuk menyerahkan laporan penilaian tersebut.
Implementasi Aturan Dimulai Maret 2026
Peraturan ini mulai diterbitkan pada 6 Maret 2026 dan dijadwalkan mulai diterapkan pada 28 Maret 2026.
Dalam tahap implementasinya, pemerintah juga akan melakukan langkah bertahap untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya dengan menonaktifkan akun media sosial yang dimiliki oleh anak-anak secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui regulasi ini, pemerintah berharap ekosistem digital di Indonesia dapat menjadi ruang yang lebih aman bagi anak-anak sekaligus mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam melindungi penggunanya yang masih di bawah umur.
