JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar memperkuat tata kelola pembangunan daerah dengan menggandeng Kepolisian Resor Blitar Kota dalam pengawalan proyek strategis. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tentang pendampingan proyek strategis antara Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin dan Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, Kamis (5/3/2026), di ruang kerja Wali Kota Blitar.
Penandatanganan MoU yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran Polres Blitar Kota.
Komitmen Transparansi dan Good Governance
Baca Juga : Banjir di Suhat Kembali Terjadi, Wagub Emil Klaim Bukan Drainase Rp32 Miliar yang Bermasalah
Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin menegaskan bahwa pembangunan merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan harus benar-benar berujung pada peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur.
“Pembangunan adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang kita alokasikan untuk proyek strategis harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan layanan yang berkualitas,” kata Mas Ibin.
Ia menjelaskan, kerja sama antara Pemerintah Kota Blitar dan Polres Blitar Kota dalam pendampingan proyek strategis bukan hal baru. Kolaborasi tersebut telah terjalin sejak 2019 dan kini memasuki tahun kedelapan.
“Penandatanganan MoU hari ini bukan hanya prosesi administrasi di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen nyata untuk menerapkan prinsip good governance dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Pendampingan untuk Mitigasi Risiko dan Percepatan Pembangunan
Menurut Mas Ibin, proyek strategis pemerintah daerah memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi teknis maupun regulasi. Karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum menjadi penting sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
“Pendampingan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mitigasi risiko agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kedua, akselerasi pembangunan sehingga proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi para pelaksana pekerjaan,” jelasnya.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Blitar menetapkan sepuluh paket proyek strategis yang akan menjadi fokus pembangunan daerah. Proyek tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari olahraga, lingkungan hidup, infrastruktur, pariwisata, hingga pendidikan.
Di sektor olahraga, pemerintah daerah merencanakan revitalisasi sirkuit serta pembangunan gedung serbaguna atau sport center. Sementara di bidang lingkungan hidup, terdapat pembangunan kawasan outbond Gedog tahap ketiga serta pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA).
Adapun pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggarap sejumlah proyek penting, di antaranya pembangunan Gedung BTC serta peningkatan saluran pembuang irigasi di kawasan Jurangsembot–Kalicari dan Jalan Anggrek hingga Jalan Melati.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian melalui program revitalisasi Waterpark Sumber Udel. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian seragam siswa sekolah dasar serta pembangunan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) Kepanjenlor tahap kedua.
Mas Ibin berharap seluruh kepala OPD yang menangani proyek strategis dapat memanfaatkan kerja sama pendampingan tersebut sebagai ruang konsultasi dan koordinasi agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Saya mengharapkan seluruh kepala OPD bersikap kooperatif, transparan, dan terbuka. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah demi mewujudkan visi Kota Blitar sebagai kota yang maju, sehat, dan sejahtera.
“Semoga sinergi antara Pemerintah Kota Blitar dan Polres Blitar Kota semakin solid demi mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju kota masa depan,” kata Mas Ibin.
Polres Blitar Kota Siap Dukung Tata Kelola Pembangunan
Baca Juga : Sukses Serap 23.468 Tenaga Kerja, Investasi Kota Kediri Tahun 2025 Tumbuh 7,57 Persen
Sementara itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menyatakan pihaknya siap mendukung penuh tata kelola administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar.
Menurutnya, kerja sama ini bertujuan memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan tertib sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan.
“Pada hari ini kami dari Polres Blitar Kota bersama Pemkot Blitar melaksanakan MoU kerja sama dalam hal tata laksana keadministrasian di Pemerintah Kota Blitar. Harapannya, mulai dari tahap perencanaan sampai pemeliharaan terhadap pengadaan yang ada di wilayah Kota Blitar dapat berjalan tertib,” ujar Kalfaris.
Ia menambahkan, melalui mekanisme pendampingan tersebut, aparat penegak hukum dapat memberikan masukan atau saran apabila ditemukan potensi persoalan dalam pelaksanaan proyek.
“Sehingga nantinya kalau ada indikasi ke arah tertentu, kami bisa memberikan masukan dan saran. Tidak hanya dari kepolisian, tetapi juga dari kejaksaan, karena sebelumnya juga sudah ada MoU terkait hal itu,” katanya.
Kapolres juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut bersifat berkelanjutan. Penandatanganan MoU dilakukan sebagai bentuk pembaruan administrasi seiring adanya pergantian pimpinan di lingkungan Polres Blitar Kota.
“Kerja sama ini sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Karena ada pergantian kepemimpinan di Polres Blitar Kota, maka dilakukan pembaruan. Ini berkelanjutan dan tidak ada kata selesai. Selama ada pembangunan, kerja sama seperti ini tetap diperlukan,” ujarnya.
Sinergi dengan Kejaksaan untuk Penguatan Pengamanan Pembangunan
Sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar juga memperkuat pengawalan hukum pembangunan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Blitar terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta pengamanan pembangunan strategis daerah.
PKS tersebut dilaksanakan pada Rabu (4/3/2026) di ruang kerja Wali Kota Blitar. Naskah kerja sama ditandatangani oleh Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA.
Mas Ibin menyebut kolaborasi dengan kejaksaan merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kita menyadari bahwa dalam setiap proses kebijakan dan pembangunan selalu ada kompleksitas hukum dan regulasi. Karena itu, kehadiran kejaksaan sebagai mitra strategis sangat penting untuk memberikan pertimbangan hukum dan pendampingan,” ujarnya.
Melalui sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan tersebut, Pemerintah Kota Blitar berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi lintas lembaga ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Blitar.
