JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) strategis untuk memperkuat sinergi lintas wilayah, Rabu (4/3/2026), di Pendapa Agung Ronggo Hadinegoro.
Kesepakatan tersebut menjadi fondasi kolaborasi di berbagai sektor krusial, mulai dari ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan lingkungan hidup.
Baca Juga : Menandatangani Takdir: 1830 dan Lahirnya Negara Kolonial di Tanah Mataram
Penandatanganan berlangsung dalam forum resmi yang dihadiri jajaran pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pimpinan Perguruan tinggi dari Unisba Blitar dan Umina. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah adaptif menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
“Kerja sama yang kita tanda tangani hari ini merupakan langkah adaptif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kita tidak lagi bisa bekerja secara individu. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan potensi daerah hanya bisa dicapai maksimal melalui sinergi,” tegasnya.
Menurutnya, batas administratif tidak boleh menjadi penghalang kemajuan. Justru sebaliknya, harus diubah menjadi ruang kolaborasi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Blitar Raya.
“Mari kita ubah batasan wilayah menjadi jembatan kolaborasi. Jika Kota dan Kabupaten Blitar kompak, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat jauh lebih cepat,” ujarnya.
Sinergi Pangan, SDM, UMKM, dan Lingkungan
Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah penguatan ketahanan pangan daerah. Kabupaten Blitar selama ini dikenal sebagai lumbung pangan, terutama produksi padi, jagung, dan telur ayam. Sementara itu, Kota Blitar memiliki keunggulan pada sistem distribusi serta akses pasar yang strategis.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan bagi warga Blitar Raya melalui penguatan rantai distribusi terintegrasi. Produsen telur dan daging ayam, pengelola pusat perdagangan, hingga dinas teknis terkait dilibatkan dalam ekosistem bersama yang saling menopang. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan peternak lokal.
Kerja sama juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pusat pendidikan dan pelatihan banyak terpusat di wilayah kota, sedangkan potensi tenaga kerja produktif melimpah di wilayah kabupaten. Melalui skema pertukaran pelatihan dan pemanfaatan fasilitas bersama, kedua daerah berkomitmen mencetak SDM unggul yang kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
Di sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi prioritas. Produk unggulan kabupaten akan diperkuat melalui strategi pemasaran bersama, termasuk co-branding “Blitar” dalam berbagai pameran serta pusat oleh-oleh di kawasan strategis kota. Langkah ini diharapkan mendorong UMKM naik kelas dan memperluas daya saing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga regional.
Isu lingkungan hidup pun menjadi perhatian. Persoalan sampah, aliran sungai, dan potensi banjir tidak mengenal batas administratif. Karena itu, kedua pemerintah daerah sepakat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), normalisasi sungai lintas wilayah, serta penghijauan di kawasan perbatasan.
Wali Kota menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas kesepakatan tersebut. “Saya berharap, setelah penandatanganan ini, segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis oleh masing-masing OPD terkait. Jangan sampai MoU ini hanya menjadi dokumen penghias lemari arsip,” tandasnya.
Hapus Sekat Pelayanan Publik
Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto, menyatakan bahwa sinergi antardaerah merupakan keniscayaan di era sekarang. Menurutnya, kemajuan daerah tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi lintas batas.
Baca Juga : Ekonomi Kota Malang 2025 Tumbuh 5,92 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
“Bagaimanapun untuk memajukan daerah tanpa kerja sama dengan daerah lain itu tidak mungkin. Era sekarang ini menuntut kita saling sinergi, saling bekerja sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu persoalan pelayanan publik yang sebelumnya masih menyisakan sekat administratif, yakni program pengadaan seragam sekolah di Kota Blitar.
“Dulu pernah ada program pengadaan pakaian sekolah di Kota Blitar, tetapi yang menerima hanya penduduk Kota Blitar. Anak-anak Kabupaten Blitar yang bersekolah di kota tidak mendapatkannya. Kini sudah ada terobosan dari Pak Wali Kota, dan diskriminasi seperti itu telah dihapus,” kata Rijanto.
Kini, lanjutnya, siswa asal Kabupaten Blitar yang bersekolah di Kota Blitar telah memperoleh hak yang sama dalam program tersebut. Kebijakan ini menjadi simbol bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan warga, bukan semata-mata pada domisili administratif.
Selain pendidikan, kerja sama juga diperluas ke sektor pengelolaan sampah, pariwisata, hingga ketahanan pangan. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Blitar turut menandatangani MoU dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pembangunan.
“Ke depan, insyaallah kalau ini bisa kita tindaklanjuti secara bertahap dan berkelanjutan, Blitar akan semakin maju. Ini untuk memajukan Blitar Raya secara bersama-sama,” ujarnya optimistis.
Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni administratif. Ia menjadi fondasi baru pembangunan berbasis kolaborasi. Dalam konteks Blitar Raya, integrasi kebijakan lintas wilayah diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses layanan publik, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan komitmennya agar kesepakatan ini benar-benar dijalankan secara konkret dan berkelanjutan.Ia juga kembali mengingatkan pentingnya semangat kebersamaan lintas wilayah. “Mari kita ubah batasan wilayah menjadi jembatan kolaborasi. Jika Kota dan Kabupaten Blitar kompak, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat jauh lebih cepat,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Kota dan Kabupaten Blitar menegaskan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan menjadikan Blitar Raya sebagai model kolaborasi antardaerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
