JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar melakukan penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat sektor pendidikan di awal 2026. Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin melantik 21 pejabat struktural dan fungsional serta mengukuhkan 45 kepala sekolah negeri jenjang TK, SD, dan SMP dalam satu rangkaian acara di Balai Kota Kusumowicitro, Jumat (30/1/2026).
Pelantikan dan pengukuhan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Blitar untuk menjawab tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, cepat, dan responsif di tengah perubahan sosial yang kian dinamis.
Baca Juga : Bupati Magetan Nanik Mutasi 185 Pejabat Administrasi dan Pengawas
“Jabatan yang hari ini saudara emban bukanlah sebuah hak, melainkan amanah dan kepercayaan,” kata Wali Kota Blitar dalam sambutannya. Ia menegaskan, setiap posisi yang diamanahkan harus dijawab dengan prestasi, integritas, dan loyalitas yang tegak lurus pada kepentingan masyarakat Kota Blitar.
Dari total pejabat yang dilantik, empat di antaranya menduduki jabatan administrator, 13 jabatan pengawas, dan empat jabatan fungsional. Selain itu, Wali Kota Blitar juga mengukuhkan 45 kepala sekolah negeri tingkat TK, SD, dan SMP sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan pendidikan di daerah.
Menurut Wali Kota, tahun 2026 menuntut perubahan cara kerja birokrasi. Pola lama yang cenderung administratif dan lamban tidak lagi relevan dengan ekspektasi publik.
“Dunia terus berubah dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik kian meningkat. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola business as usual,” ujar Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot Blitar baru saja meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan opini kualitas tertinggi. Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun layanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan warga. “Penghargaan ini bukan titik akhir, tetapi pemacu agar kita bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih berdampak,” ujar Mas Ibin.
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan tiga agenda utama bagi para pejabat yang baru dilantik. Pertama, akselerasi digitalisasi birokrasi. Ia menargetkan birokrasi Pemkot Blitar benar-benar paperless dan responsif, dengan layanan yang mudah diakses masyarakat melalui perangkat digital.
Kedua, kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar ego sektoral dihilangkan dan seluruh unsur pemerintahan bekerja sebagai satu tim. “Jabatan struktural dan fungsional harus bersinergi. Kita adalah satu tim, yaitu Tim Pemerintah Kota Blitar,” katanya.
Ketiga, optimalisasi potensi lokal, khususnya ekonomi kreatif dan pariwisata. Wali Kota mendorong agar Blitar tidak hanya dikenal sebagai Bumi Bung Karno, tetapi juga sebagai kota modern dan mandiri dengan daya saing regional.
Sementara itu, terkait pengukuhan kepala sekolah, Mas Ibin menegaskan bahwa posisi kepala sekolah bukan sekadar tugas tambahan. “Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk membentuk wajah masa depan Generasi Emas Kota Blitar,” ucapnya.
Baca Juga : Januari 2026, 31 Kasus Narkotika Terungkap di Malang, Polisi Sita 15,8 Kg Ganja
Ia menyebut kepala sekolah sebagai nakhoda pendidikan yang menentukan arah pembentukan karakter, kapasitas akademik, dan nilai kebangsaan peserta didik. Karena itu, kepala sekolah dituntut adaptif terhadap teknologi, kreatif dalam membangun iklim belajar, serta berintegritas sebagai teladan bagi guru dan siswa. “Pendidikan karakter dimulai dari pemimpinnya,” ujarnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penanaman nilai nasionalisme dan Trisakti Bung Karno sejak dini. Nilai tersebut, menurutnya, harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari penanaman budi pekerti di TK hingga penguatan daya kritis dan cinta tanah air di tingkat SMP. “Pendidikan adalah hak dasar. Pastikan tidak ada anak di Kota Blitar yang putus sekolah,” katanya.
Dari sisi kepegawaian, Plt Kepala BKPSDM Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, menjelaskan bahwa pelantikan kali ini sebagian besar bertujuan untuk mengisi jabatan kosong dan melakukan penyegaran organisasi, khususnya di tingkat kelurahan.
“Total pejabat yang dilantik hari ini berjumlah 21 orang, terdiri atas empat jabatan administrator, 13 jabatan pengawas, dan empat jabatan fungsional. Pengisian jabatan administrator dilakukan untuk mengisi kekosongan, termasuk posisi sekretaris kecamatan di Sukorejo dan Kepanjenkidul,” ujar Ika Hadi.
Ia menambahkan, sebagian jabatan pengawas yang diisi berada di kelurahan dan dinas, termasuk jabatan yang sebelumnya kosong akibat pengunduran diri pejabat karena alasan kesehatan. “Paling banyak memang di kelurahan, untuk penyegaran dan memastikan pelayanan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ika Hadi juga mengungkapkan bahwa proses rotasi belum berhenti pada tahap ini. Dalam waktu dekat, Pemkot Blitar akan melanjutkan tahapan rotasi eselon II atau kepala OPD. “Tahun ini ada delapan kepala dinas yang kosong, dan pada April nanti bertambah satu karena pensiun. Jadi total ada sembilan OPD yang akan kita isi,” ujarnya.
Dengan pelantikan dan pengukuhan ini, Pemkot Blitar berharap roda pemerintahan dan layanan publik dapat berjalan lebih efektif, sementara sektor pendidikan semakin siap menghadapi tantangan zaman. “Yang kita kejar bukan sekadar jabatan terisi, tetapi kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Wali Kota Blitar menutup sambutannya.
