JATIMTIMES - Influencer yang kerap menyuarakan isu pendidikan, Jerome Polin, mengajak publik memahami besarnya angka dugaan korupsi dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina. Melalui unggahan di TikTok pribadinya, Jerome membandingkan nominal fantastis tersebut dengan berbagai kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Dalam videonya, Jerome mencoba mengilustrasikan betapa besar nilai Rp 1 triliun. Ia menjelaskan bahwa jumlah itu setara dengan 1.000 miliar. Jika seseorang menghabiskan Rp 1 miliar per bulan, maka butuh 83 tahun untuk menghabiskannya.
Baca Juga : Bank Jatim dan Universitas Ciputra Kerja Sama, Buka Peluang Kredit Multiguna dan Modal KerjaÂ
Jika lebih hemat, hanya menggunakan Rp 500 juta per bulan, uang tersebut baru habis dalam 166 tahunâangka yang jauh melampaui rata-rata usia manusia. "Usia kita enggak sampai segitu. Itu saja sudah dua generasi, guys," kata Jerome dalam unggahan TikToknya @jeromepolin, dikutip Senin (3/3/2025).
Jerome kemudian mengaitkan jumlah tersebut dengan dunia pendidikan. Ia menghitung bahwa biaya kuliah S1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama empat tahun rata-rata mencapai Rp 100 juta per mahasiswa. Dengan Rp 1 triliun, sebanyak 10.000 mahasiswa bisa kuliah gratis.
Jika mengacu pada angka dugaan korupsi BBM Pertamina yang mencapai Rp 193,7 triliun, jumlahnya semakin mencengangkan. Dana sebesar itu bisa membiayai kuliah sekitar 930.700 mahasiswa hingga lulus.
"Dari setahun lalu saja, yang daftar SNBT cuma 785.000 orang. Artinya, dengan uang hasil korupsi ini, seluruh pendaftar SNBT bisa kuliah dan masih ada sisa dana," ujar Jerome.
Tak hanya soal kuliah, Jerome juga menyoroti potensi pembangunan sekolah jika dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Ia berasumsi bahwa untuk membangun satu sekolah beserta fasilitasnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.
Dengan Rp 1 triliun, Indonesia bisa membangun 1.000 sekolah baru. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan total dugaan korupsi, maka negeri ini bisa memiliki 193.000 sekolah baru.
Jerome mengaku terkejut setelah menyelesaikan perhitungan tersebut. Menurutnya, angka itu bukan sekadar hitungan di atas kertas, tetapi gambaran nyata tentang besarnya dampak korupsi terhadap kemajuan bangsa.
Baca Juga : Hari Pertama Kerja, Wali Kota Malang dan Wakilnya Kunjungi Polresta Malang Kota Wujudkan Kamtibmas
"Bayangkan kalau dua kasus korupsi besar ini uangnya dipakai dengan benar. Dialokasikan untuk pendidikan atau pembangunan Indonesia. Bisa semaju apa kita?" katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa angka Rp 193,7 triliun merupakan estimasi kerugian negara dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina sepanjang 2023. Namun, dugaan kerugian ini bisa lebih besar karena praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.
"Secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya, berarti, kan, bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih," ujar Harli beberapa waktu lalu.
Harli menambahkan, angka yang disebutkan saat ini masih merupakan perhitungan sementara. Ia menyoroti bahwa ada beberapa komponen yang menjadi bagian dari kerugian tersebut dan bisa saja terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. "Misalnya, apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020, dan seterusnya?" pungkas Harli.
