DPKPCK Berupaya Mengajukan Permohonan BSPS Kementerian PKP RI untuk RTLH di Kabupaten Malang

Reporter

Tubagus Achmad

Editor

A Yahya

01 - Jun - 2025, 05:13

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro saat ditemui di Kantor Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Kamis (15/5/2025). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)


JATIMTIMES - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang saat ini tengah menyiapkan beragam kebutuhan  untuk pengajuan permohonan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. 

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro menyampaikan, bahwa pada tahun 2025 ini, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. 

Baca Juga : DPKPCK Kabupaten Malang Bangun Sarana Air Minum Masyarakat, Sasar 510 Sambungan Rumah di 2025

Di mana di tahun 2024, terdapat 248 RTLH di Kabupaten Malang yang mendapatkan bantuan masing-masing uang tunai sebesar Rp 20 juta. Sedangkan di tahun 2025 terdapat 310 RTLH yang mendapatkan bantuan dari Pemkab Malang. Di mana uang Rp 20 juta tersebut, dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan material untuk dijadikan stimulan perbaikan RTLH. 

Johan mengaku, bahwa jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan dari Pemkab Malang tersebut termasuk sedikit jika dibandingkan dengan jumlah RTLH di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Pasalnya, Kabupaten Malang memiliki ribuan RTLH yang bisa menjadi sasaran pemberian bantuan. Namun, anggaran dari Pemkab Malang masih terbatas. 

"Ini memang masih kurang. Kita masih mengupayakan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat yang namanya BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di tahun ini kita nggak dapat, tapi di tahun-tahun sebelumnya kita dapat," ungkap Johan kepada JatimTIMES.com. 

Pihaknya mengatakan, meskipun di tahun 2025 ini Pemkab Malang tidak mendapatkan BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan BSPS untuk tahun 2026 mendatang ke Kementerian PKP RI. 

"Kita masih upaya ke Kementerian PKP RI. Cuma mungkin saat ini Kementerian PKP RI masih konsentrasi pada penyediaan 3 juta rumah. Tentunya semua itu ada prioritasnya ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan tertentu," ujar Johan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya


Topik

Pemerintahan, johan dwijo saputro, dpkpck kabupaten malang, rumah tidak layak huni,



Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

cara menyimpan tomat
memilih model baju kerja wanita
harga gabah shio 2025
Cincin anniversary bukan sekadar perhiasan - ia adalah simbol yang menceritakan perjalanan cinta yang telah dilalui bersama. Mari kita dalami bagaimana Tips Memilih Wedding Anniversary Ring yang tepat untuk moment spesial Anda.

cara simpan tomat
Tips Memilih Bralette