Polemik Dampak TPA Supiturang: Legislatif Dua Daerah Bikin Kesepakatan

JATIMTIMES - Polemik dampak keberadaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Supiturang telah memasuki babak baru. Sejumlah hal disepakati oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

Kesepakatan itu ditangkap sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warga Kabupaten Malang yang mengaku terdampak atas keberadaan TPA Supiturang yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

Baca Juga : 9 Rekomendasi KPK untuk Benahi Tata Kelola Pemkot Malang

Kesepakatan itu muncul setelah anggota legislatif itu bertemu untuk melakukan mediasi pada Rabu (21/5/2025) siang. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor UPT TPA Supiturang dengan dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dua daerah serta kepala Desa Pandanlandung, Dalisodo dan Jedong. 

Kesepakatan tersebut dirumuskan atas dampak yang dirasakan oleh warga terdampak beroperasinya TPA Supiturang. Yakni pengadaan mobil siaga kesehatan dan pengadaan sumur artesis untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga dari tiga desa di Kecamatan Wagir yang terdampak. 

"Solusinya, di samping Dinas LH membuat langkah inovatif, akan ada langkah konkret teknis yang langsung ke sasaran yakni masyarakat. Salah satunya kebutuhan air bersih dengan pengeboran sumur artesis. Dan beberapa armada kesehatan," jelas Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir. 

Sedangkan untuk armada siaga kesehatan, rencananya masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dalam hal ini, pengadaan mobil siaga kesehatan ini akan dilakukan oleh Pemkab Malang dan Pemkot Malang. 

"Rencana Oktober sudah bisa terealisasi. Itu jadi final, karena sudah sesuai dengan tuntutan kebutuhan warga," imbuhnya. 

Sedangkan menurut Anggota Komisi III lainnya, Hadi Mustofa, kesepakatan tersebut dianggap solusi yang langsung tepat sasaran. Pasalnya, perumusan kesepakatannya langsung dilakukan bersama perwakilan warga dari tiga desa yang terdampak. 

"Itu menjadi solusi, karena pembahasannya secara teknis langsung memenuhi kebutuhan dan yang menjadi tuntutan warga. Saya rasa, dua pemerintah tidak keberatan dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut," tuturnya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya