MTsN 1 Kota Malang Sukses Submit Dokumen Evaluasi ZI, Kian Mantap Menuju WBK dan WBBM

JATIMTIMES – Semangat reformasi birokrasi dan tekad membangun sistem pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan oleh MTsN 1 Kota Malang. Pada Rabu, 7 Mei 2025, satuan kerja di bawah naungan Kementerian Agama ini menuntaskan proses unggah (submit) dokumen evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025.

Langkah strategis tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan kelanjutan dari pencapaian sebelumnya. MTsN 1 Kota Malang telah lolos dalam desk evaluasi tahap awal, sebuah proses seleksi ketat yang menyaring satuan kerja dengan potensi kuat untuk menyandang predikat WBK/WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Baca Juga : Persewangi Banyuwangi Optimis Menangkan Dua Laga Sisa untuk Lolos Babak Selanjutnya

Kepala MTsN 1 Kota Malang, Dra. Erni Qomaria Rida, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada seluruh Tim Zona Integritas yang telah berjuang menyusun dokumen secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Ini bukan hanya sekadar tugas administratif. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola madrasah yang akuntabel, transparan, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan madrasah bukan perkara sepele. Ia merupakan tonggak penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan di sektor pendidikan. Dengan berhasilnya tahapan pengunggahan dokumen ini, MTsN 1 Kota Malang menunjukkan keseriusan sebagai institusi yang siap bertransformasi secara menyeluruh.

Lebih dari sekadar administrasi, upaya ini mencerminkan semangat perubahan yang terus menyala di lingkungan MTsN 1 Kota Malang. ZI bukan hanya jargon, melainkan gerakan nyata menuju pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan birokrasi yang rumit. Hal ini sejalan dengan visi besar reformasi birokrasi nasional yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama layanan publik.

Baca Juga : Baca Selengkapnya