Efisiensi Selesai: Anggaran Kementerian Rp 86 Triliun yang Diblokir Bisa Dibelanjakan

JATIMTIMES - Pemerintah resmi membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun dari 99 kementerian dan lembaga (K/L), usai rampungnya proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini sekaligus memberi sinyal percepatan belanja negara untuk mendukung prioritas pembangunan. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pembukaan blokir anggaran itu dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan efisiensi telah dituntaskan. 

Baca Juga : Bupati Banyuwangi Ingatkan Pendidikan Anak Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak

“Kalau besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil, dikutip Antara, Sabtu (3/5/2025). 

Laporan tersebut disampaikan Menkeu pada 7 Maret 2025, sekaligus meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, dan membuka blokir anggaran agar alokasi belanja K/L lebih tepat sasaran. 

Dari total dana yang dibuka blokirnya, sebesar Rp 33,11 triliun dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi 23 K/L baru yang ada dalam Kabinet Merah Putih. Sementara sisanya, Rp 53,49 triliun, diberikan kepada 76 K/L lainnya. Seluruh pembukaan blokir ini tercatat hingga 25 April 2025. 

Langkah ini berdampak langsung terhadap akselerasi belanja negara. Realisasi belanja K/L pada Januari 2025 masih di angka Rp 24,4 triliun. Namun, angkanya melonjak pada Februari menjadi Rp 83,6 triliun. Per Maret, realisasi belanja K/L telah tembus Rp 196,1 triliun, naik Rp 112,5 triliun atau 372,4 persen dibanding bulan sebelumnya. 

“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” jelas Suahasil. 

Hingga akhir Maret 2025, total belanja negara telah mencapai Rp 620,3 triliun, atau sekitar 17,1 persen dari target APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya