Dewan Minta Pemkot Malang Pastikan Semua Fasilitas Kesehatan Kantongi Dokumen Lingkungan

JATIMTIMES - Soal temuan limbah medis di tempat penampungan akhir (TPA) Supiturang masih berbuntut panjang. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Malang mengaku cukup geram lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang seakan tak melakukan langkah serius dalam menyikapi hal itu. 

DPRD Kota Malang pun mewanti-wanti agar masalah temuan limbah medis itu tidak dianggap remeh. Pasalnya, Kota Malang sudah jelas tidak termasuk sebagai daerah yang memiliki lembaga legal yang dapat mengolah limbah medis dan tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Baca Juga : Khasiat Daun Sirsak vs Daun Kelor untuk Tumor, Mana yang Lebih Ampuh?

"Kota Malang ini tidak terdapat lembaga yang secara legal sebagai pengolah limbah medis. Itu artinya, temuan limbah medis seharusnya tidak menjadi masalah yang dianggap remeh. Karena memang secara regulasi tidak boleh sembarangan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi. 

Saat ini, pihaknya tengah bergerilya untuk menelusuri asal-muasal limbah medis yang ditemukan di TPA Supiturang. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil sampling secara acak melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah rumah sakit atau klinik penyedia layanan kesehatan. 

Apalagi dari catatannya, laporan temuan limbah dibuang sembarang tempat bukan kali pertama ia terima. Pada tahun 2024 lalu, dalam satu bulan juga terdapat temuan limbah medis berserakan sebanyak dua kali. 

"Itu kalau tidak salah dua-duanya ada di wilayah Sukun. Hanya selang beberapa pekan. Nah ini kan berarti ancaman itu ada. Tidak bermaksud berlebihan, tapi seharusnya ada pengawasan yang ketat," tutur Dito. 

Dirinya pun meminta agar perangkat daerah terkait dapat memastikan bahwa seluruh fasilitas penyedia layanan kesehatan di Kota Malang telah mengantongi dokumen lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Apalagi, jumlah penyedia layanan kesehatan juga terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan. 

"Bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup saja. Dinas Kesehatan juga harus ada peran yang pro aktif, bukan hanya soal memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Kan bisa gayung bersambut lintas perangkat daerah," tegas Dito. 

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 25 rumah sakit yang beroperasi di Kota Malang, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Jumlah tersebut masih belum termasuk puskesmas dan klinik kesehatan lain yang berkapasitas lebih kecil...

Baca Selengkapnya