Untuk Pemekaran Wilayah, Ahmad Irawan Beri Catatan Pemerintah untuk Fokus Desentralisasi Ekonomi
Reporter
Riski Wijaya
Editor
Nurlayla Ratri
26 - Apr - 2025, 09:27
JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan memberi catatan serius pada Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan upaya pemekaran suatu wilayah.
Menurut Irawan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah pusat sebelum pemekaran suatu wilayah dilakukan. Termasuk sebelum kebijakan untuk memoratorium pemekaran wilayah dicabut dan kembali resmi bergulir.
Baca Juga : Skandal Madiun 1899: Snouck Hurgronje di Balik Kudeta Sunyi atas Bupati Brotodiningrat
"Pemekaran daerah tetap penting tapi harus dibarengi dengan desentralisasi ekonomi," ujar Irawan saat mengikuti rapat bersama Ditjen Otoda Kemendagri belum lama ini.
Bahkan menurut Anggota Komisi II DP ini, desentralisasi ekonomi menjadi salah satu kelemahan pemerintah terkait kebijakan pemerintah daerah. Padahal menurutnya, pemerintah pusat seharusnya dapat menjadi motor atas hal tersebut.
"Jadi sentralisasi politik ada di pemerintah pusat, tapi pemda (pemerintah daerah) bisa menjalankan bisnis dan ekonomi. Saya minta Ditjen Otoda untuk fokus disana," tutur Irawan.
Tak hanya itu, politisi muda Partai Golkar ini tak segan menyebut bahwa Ditjen Otoda Kemendagri gagal mendesain strategi dan kebijakan pemekaran daerah. Apalagi, dalam setiap upaya pemekaran daerah, masalah yang selalu dihadapi adalah kemandirian fiskal.
“Seolah kita tidak mungkin bisa memekarkan daerah lagi hanya karena pertimbangan kemampuan fiskal. Karena fiskal kita kan Pendapatan Asli Daerah ditambah dana transfer daerah,” terang Irawan.
Ia menjelaskan, pemda rata-rata menggunakan sekitar 50 persen anggaran dari APBD untuk keperluan belanja pegawai dan operasional. Tak dipungkiri, hal itu itu yang kerap membuat daerah menjadi sulit dan terbebani.
“Bayar pegawai aja nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bicara pemekaran daerah,” imbuh angota legislatif dapil Jawa Timur V ini.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
