Pakar UB Kritik Rencana Pengembalian Sistem Penjurusan SMA

JATIMTIMES - Rencana pengembalian sistem penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA kembali menuai kritik. Kali ini dari pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin. 

Andhyka mengatakan, langkah tersebut berpotensi memicu masalah operasional di daerah dan mencerminkan inkonsistensi arah kebijakan pendidikan nasional. 

Baca Juga : Bentuk Transparansi, KONI Kota Kediri Gelar Sosialisasi Implementasi Transaksi Nontunai

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB itu menilai, meski penjurusan spesifik di SMA dinilai mempermudah seleksi perguruan tinggi, perubahan mendadak ini justru berisiko menimbulkan kebingungan implementasi di lapangan.  

Andhyka menekankan, gonta-ganti kebijakan pendidikan seperti peralihan dari Kurikulum Merdeka yang fleksibel kembali ke sistem klasik menciptakan disrupsi pada ekosistem pembelajaran. “Daerah akan kesulitan beradaptasi karena setiap perubahan membutuhkan penyesuaian infrastruktur, pelatihan guru, hingga sosialisasi ke orang tua,” ujarnya.

Problem ini, lanjut dia, diperparah oleh ketiadaan grand design pendidikan yang menjadi peta jalan jangka panjang. Ia mengusulkan perlunya cetak biru kebijakan pendidikan 20 tahun yang dipecah dalam fase 5 tahunan. 

“Pendidikan bukan proyek seremonial, tapi investasi peradaban. Perlu konsistensi agar tiap periode kepemimpinan hanya menyempurnakan, bukan mengubah total arah,” tegasnya. 

Lebih dari itu, realitas saat ini justru menunjukkan kebijakan pendidikan hanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga terkesan reaktif dan tidak visioner.  

Baca Juga : Pendulum 360 Jatim Park Telan Korban! Apa yang Salah dengan Sabuk Pengaman dan Rem?

“Reset kebijakan” setiap kali terjadi pergantian pemangku jabatan benar-benar menjadi perhatian Andhyka. Menurut dia, ego sektoral dan perbedaan paradigma antarpemimpin sering mengabaikan keberlanjutan program. “Ini era kolaborasi, bukan kompetisi gagasan...

Baca Selengkapnya