Hapus Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kediri, Mas Dhito Gandeng Pemuda Ansor Sukseskan Progam Pemerintah Daerah
Reporter
Eko Arif Setiono
Editor
Nurlayla Ratri
11 - Apr - 2025, 07:07
JATIMTIMES - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana siap membangun kolaborasi dengan pemuda Ansor untuk mensukseskan program yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Mas Dhito, sapaan akrabnya ketika menerima audiensi pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri di Kantor Pemkab Kediri, Jumat (11/4/2025) siang.
Baca Juga : Wali Kota Mas Ibin Salurkan BLT DBHCHT: Apresiasi untuk Pekerja Pabrik Rokok Kota Blitar
Salah satu yang menjadi penekanan Mas Dhito dalam pertemuan siang tersebut terkait target prioritas pemerintahannya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri.
Menurut Mas Dhito, untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri dibutuhkan kolaborasi dengan pihak manapun, termasuk pemuda Ansor.
Pihaknya menyakini dengan program yang dimiliki GP Ansor dan jaringan kepengurusan yang sampai ke tingkat desa nantinya dapat berkolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ektrem tersebut.
"Pada prinsipnya saya sangat terbuka apa yang nanti bisa kita kolaborasikan (bersama Ansor)," kata Mas Dhito.
Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Kediri Muhammad Kanzul Fikri menyebut, ada beberapa bidang di pengurusan GP Ansor dimana program yang dijalankan bisa berkolaborasi dengan Pemkab Kediri.
Salah satunya, lanjut Gus Fikri, untuk mendukung percepatan menghapus kemiskinan ekstrem, menurutnya bisa juga dikolaborasikan dengan bidang pengembangan desa dan pertanian.
"Kalau diizinkan kami boleh ikut mendata warga yang memiliki kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri yang nanti datanya siap kami setorkan ke Pemkab," ungkapnya.
Disebutkan pula dalam pertemuan itu, untuk menjalankan program yang dijalankan setiap bidang yang ada di kepengurusan GP Ansor dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah.
Seperti bidang perekonomi, industri kreatif dan UMKM, menurutnya di Ansor yang ada di tingkat desa maupun kecamatan masih ada pelaku usaha yang belum memiliki NIB, NPWP atau perijinan lain untuk pengembangan usaha.
Baca Juga : Baca Selengkapnya