Bawa Misi Sosial, LSM Gerrindo Resmi Dilaunching

JATIMTIMES - Membawa sejumlah misi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelora Rakyat Indonesia (Gerrindo) resmi dilaunching dan dikenalkan pada Minggu (9/3/2025). Acara tersebut dikemas dalam tajuk Silaturahmi Nasional LSM Gerrindo di Hotel Santika Kota Malang.

Ketua Umum LSM Gerrindo, Didik Lestariyono mengatakan, salah satu misi utama yang menjadi alasan terbentuknya LSM tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat. Salah satunya terkait perkara hukum. 

Baca Juga : Tips Aman Berbelanja Online Saat Ramadan, Jangan Sampai Jadi Korban Penipuan!

Terutama menurut Didik untuk mewadahi keresahan beberapa pelaku usaha yang kerap mendapat intimidasi dari para oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik dari oknum LSM, oknum aparat penegak hukum maupun oknum para kompetitor pelaku usaha itu sendiri. 

"Tidak hanya kepada pengusaha saja, tapi juga terhadap masyarakat kelas bawah atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah untuk advokasi dan pendampingan hukum," ujar Didik.

Pendampingan hukum secara gratis tersebut, lanjut Didik, hanya akan menjadi bagian kecil dari gerakan LSM Gerrindo untuk berkontribusi dalam membersamai masyarakat. Sebab selain itu, ada sejumlah program lain yang akan menjadi fokusnya. 

"Ini menjadi salah satu modal untuk membuat sebuah gerakan yang diramu dalam LSM Gerrindo. Tidak sedikit persoalan hukum yang saya rasakan sangat meresahkan," terang Didik.

Selain bidang hukum, ada empat bidang lain yang menjadi fokus LSM Gerrindo. Yakni bidang anti korupsi, yang akan turut serta menyoroti dan mengawasi kebijakan pemanfaatan anggaran penyelenggara negara di seluruh wilayah Indonesia.

"Apalagi jika dalam pelaksanaan pemanfaatan anggaran negara terdapat upaya tindakan korupsi yang berdampak pada masyarakat kelas bawah. Baik secara langsung maupun tidak langsung," jelas Didik. 

Selanjutnya melalui bidang sosial, ia berupaya memberikan kontribusi langsung untuk memberi perhatian terhadap masyarakat miskin. Salah satu contohnya memberi bantuan sosial atau turut berperan dalam penanganan bencana alam. 

"Terkadang juga ada masyarakat kelas bawah yang membutuhkan pendampingan hukum namun tidak memiliki biaya," imbuhnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya