Pelantikan PMI Kabupaten Blitar, DPRD Tekankan Kolaborasi untuk Kemanusiaan
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Nurlayla Ratri
06 - Mar - 2025, 10:49
JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten Blitar mengukuhkan kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 dalam sebuah pelantikan yang digelar di Pendapa Agung Ronggo Hadinegoro, Rabu (5/3/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto M.M, Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita, Sekda, serta perwakilan Forkopimda dan camat se-Kabupaten Blitar.
Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh PMI Kabupaten Blitar. Bupati Blitar secara resmi dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Blitar, sementara Wakil Bupati didapuk sebagai anggota Dewan Kehormatan. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, Imam Utomo, yang memimpin pelantikan, menegaskan bahwa keberadaan PMI bukan sekadar simbol, melainkan pilar utama dalam upaya kemanusiaan.
"PMI harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Sinergi dengan pemerintah sangat diperlukan agar setiap program berjalan optimal," ujar Imam Utomo dalam sambutannya.
Sebagai bentuk penguatan di tingkat kecamatan, Bupati Blitar juga melantik jajaran pengurus PMI Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Ia berharap kepengurusan baru ini mampu memperkuat peran PMI dalam memberikan pelayanan kemanusiaan yang lebih cepat dan responsif.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, yang turut hadir dalam pelantikan, menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan donor darah. DPRD, kata Susi, akan terus mendukung berbagai program yang memperkuat peran PMI di Kabupaten Blitar.
"PMI adalah ujung tombak dalam aksi kemanusiaan. Dengan kepengurusan baru ini, kami berharap PMI Kabupaten Blitar semakin solid dan profesional dalam menjalankan tugasnya," ujar Susi Narulita.
Menurutnya, sinergi antara PMI dan pemerintah harus diperkuat, termasuk dalam hal anggaran dan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. DPRD, kata dia, siap mendorong kebijakan yang mendukung penguatan PMI, baik dalam aspek regulasi maupun anggaran...
