Profesor UB Berikan Pandangannya Terkait Rencana Pemkab Malang Perluas Lahan Sawit di Malang Selatan

JATIMTIMES - Profesor Bidang Ilmu Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) yakni Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut.,M.Sc. membeberkan pandangan akademisnya mengenai rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengembangkan dan memperluas lahan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Malang bagian sekatan. 

Asihing menjelaskan, bahwa tanaman kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan ataupun tanaman rehabilitasi hutan dan lingkungan. Menurut Asihing, tanaman kelapa sawit termasuk dalam tumbuhan yang dibudidayakan secara monokultur.  

Baca Juga : Daftar Negara dengan Durasi Puasa Terpendek dan Terpanjang di Dunia

Akademisi perempuan yang merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Kelembagaan Pengelolaan Hutan Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini mengatakan, topografi antara Indonesia dengan Malaysia memang berbeda untuk tempat berbudiaya tanaman kelapa sawit. Termasuk di Kabupaten Malang. 

Menurut Asihing, jika seseorang terbang menggunakan pesawat menuju Malaysia, akan disuguhkan pemandangan hamparan tanaman kelapa sawit yang terbentang ketika sampai di kawasan Kuala Lumpur. Hal itu dikarenakan topografi Malaysia tidak ada gunung berapi, adanya bukit. 

"Kalau Indonesia yang topografinya banyak gunung berapi, kalau menggunakan sawit itu secara monokultur kurang memenuhi dari aspek ekosistem. Jadi kalau menurut saran saya lebih baik di heterogenkan. Karena banyak bukit gundul juga di Malang Selatan," ungkap Asihing kepada JatimTIMES.com. 

Alumnus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menuturkan, kemungkinan terdapat investor besar yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk pengembangan dan perluasan kawasan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. 

"Tapi nanti kita akan kehilangan jati diri kita bahwa Indonesia itu keanekaragaman hayatinya tinggi," kata Asihing. 

Lebih lanjut, menurut Asihing kebijakan-kebijakan di Indonesia terkait pengelolaan hutan memiliki kecenderungan bersifat kapitalis. Banyak hutan-hutan yang dilakukan konversi atau alih fungsi lahan menjadi monokultur, seperti halnya pengembangan tanaman kelapa sawit secara monokultur.  

"Kalau hutannya alami kan macam-macam jenisnya, ada durian, meranti, itu satu hamparan hutan macam-macam. Jadi nggak sawit semua, nggak pinus semua. Kalau hutan alam itu seperti itu...

Baca Selengkapnya