JATIMTIMES - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menilai postur APBD Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi legislatif.
Juru bicara (jubir) Banggar DPRD Jatim Erick Komala mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak hanya bergantung pada SiLPA untuk menutup Pembiayaan Daerah. "Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menata kembali strategi pengelolaan pembiayaan agar SiLPA tidak lagi menjadi penyangga utama keseimbangan fiskal, tetapi menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD," ungkap Erick Komala.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Serukan Kolaborasi Menyeluruh Berantas Narkoba
Dikatakannya, kondisi saat ini memperlihatkan keberadaan SiLPA menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal Jatim. "Namun, tingginya SiLPA juga menjadi cerminan belum optimalnya realisasi belanja daerah, serta adanya ruang fiskal yang tidak termanfaatkan secara efektif dalam tahun anggaran berjalan," urai politisi PSI itu.
Ia menyebut, berdasarkan data perkembangan tahun 2025, posisi SiLPA tahun berjalan sempat mencapai puncaknya pada bulan Juni sebesar Rp7,28 triliun, dan bertahan pada kisaran Rp6,34 triliun hingga akhir Oktober.
"Rasio SiLPA terhadap total pendapatan daerah yang semula cukup tinggi mencapai 71 persen di awal tahun lalu sedikit menurun hingga 25 persen menjelang akhir tahun. Dalam konteks ini mengindikasikan fiskal APBD Jawa Timur dalam kondisi tidak sehat," jelasnya.
Menurut Banggar, tren tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belum berjalan sepenuhnya selaras dengan dinamika penerimaan daerah.
"Meskipun secara nominal SiLPA memberikan ruang pembiayaan untuk menutup defisit tahun berikutnya, namun secara substansi kondisi ini harus dibaca sebagai sinyal perlunya perbaikan manajemen kas dan disiplin penyerapan anggaran," tegasnya.
Ia juga menekankan, pengendalian belanja, penajaman prioritas, dan percepatan pelaksanaan program perlu menjadi fokus bersama, sehingga SILPA bisa terdistribusi dalam bentuk program dan nilai manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat Jatim.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Dorong Penguatan Mitigasi Pohon Rawan Tumbang
Adapun Banggar DPRD Jatim menyetujui Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp916,73 miliar. Diproyeksikan bahwa pembiayaan netto 100 persen dipergunakan untuk menutup defisit.
Sesuai perencanaan, SiLPA pada 2026 diproyeksikan nol rupiah. Erick Komala berharap agar kebijakan tersebut dibarengi dengan upaya memastikan implementasi kegiatan baik fisik maupun non fisik dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan transparansi dan sistem monitoring digital (e-Monev) terhadap progres fisik dan keuangan proyek infrastruktur. Kemudian, memperkuat koordinasi antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan atau sub kegiatan yang berujung pada inefisiensi.
