JATIMTIMES - Menjelang beroperasinya Bus Trans Jatim di Kota Malang, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera memperbarui tata kelola transportasi publik. Langkah ini dinilai penting agar sistem transportasi baru berjalan adil, terintegrasi, dan tidak menimbulkan masalah sosial di lapangan.
Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, menyebutkan bahwa sebanyak 17 sopir angkutan kota (angkot) akan direkrut menjadi pengemudi Trans Jatim melalui seleksi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, di sisi lain masih ada sekitar 800 armada angkot eksisting yang tetap beroperasi dan harus diarahkan agar tidak tersingkir dari perubahan sistem.
Baca Juga : Sebar Soal TKA Bisa Kena Nilai 0 dan Dikeluarkan! Ini Aturan Lengkap dan Sanksinya
“Rata-rata usia angkot di Kota Malang sudah 27 tahun. Perlu pembaruan dan penyesuaian dengan kondisi lalu lintas serta mobilitas masyarakat,” ujar Purwono belum lama ini.
Purwono menambahkan, Organda mengusulkan agar angkot difungsikan sebagai feeder atau pengumpan Bus Trans Jatim. Salah satu rute yang sedang dikaji adalah Borobudur–Universitas Brawijaya (UB), yang diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama oleh mahasiswa.
“Kami sedang uji coba rute pendek seperti Borobudur–UB, lalu keluar ke Suhat–Borobudur. Harapannya, mahasiswa tidak perlu lagi membawa kendaraan sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Malang kini tengah menyiapkan desain jaringan rute baru yang mengakomodasi sistem feeder tersebut. Nantinya, feeder akan menghubungkan kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi dengan koridor utama Trans Jatim.
“Rute bus Trans Jatim nanti melayani jalur dari Terminal Batu, Landungsari, hingga Hamid Rusdi. Feeder yang dibutuhkan sekitar 100 unit,” ungkap Purwono.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola transportasi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Jika tidak, justru bisa menimbulkan kecemburuan antar sopir dan kesenjangan kesejahteraan.
“Pemkot Malang harus serius dan kreatif melakukan reformasi sistem transportasi. Ini bisa jadi solusi kemacetan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sopir. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, malah bisa muncul masalah baru,” tegasnya.
Baca Juga : Simak, Berikut Tugas dan Susunan Anggota Pansus BUMD yang Dibentuk DPRD Jatim
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah melakukan uji coba jalur yang akan dilewati Bus Trans Jatim. Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan kelayakan rute dan titik pemberhentian.
“Uji coba sudah kami lakukan dengan satu armada bus. Jalurnya melewati Jalan Hamid Rusdi, Mayjend Sungkono, Ki Ageng Gribig, hingga kembali ke Balai Kota,” ujar Jaya.
Widjaja menambahkan, integrasi sistem transportasi ini masih dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab utama. Ia memastikan Pemkot Malang akan menjaga agar sopir angkot tetap mendapat ruang dalam sistem transportasi baru ini.
“Tuntutan sopir adalah agar tetap dilibatkan setelah sistem Trans Jatim berjalan. Kami pastikan prosesnya adil dan transparan,” pungkasnya.
