JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang optimistis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, Jumat (12/9/2025).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa dokumen APBD Perubahan akan segera diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Ia berharap proses pengajuan persetujuan ke Gubernur tak berlangsung lama.
Baca Juga : Parlemen Remaja 2025, DPRD Magetan: Modal Penting Pemimpin Masa Depan
“Untuk APBD Perubahan, nanti kita ajukan pada gubernur untuk dievaluasi. Karena untuk menetapkan Perda, perlu dievaluasi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, maksimal di provinsi dua minggu. Sehingga akhir September ini bisa selesai, dan diundangkan,” tutur Wahyu.
Wahyu menambahkan, meski sisa waktu tahun anggaran 2025 hanya tinggal beberapa bulan, pihaknya tetap optimistis target kenaikan PAD dapat dikejar. Apalagi sejumlah skema pun juga telah dirancang untuk dapat dijalankan.
“Target-target ini kita tetapkan dengan berbagai macam skenario. Untuk pendapatan, dari triwulan ketiga menuju keempat, kenaikannya sangat signifikan dari berbagai macam upaya yang sudah dilakukan. Mudahan bisa tercapai karena skema-skemanya sudah menjadi pertimbangan kita,” terang Wahyu.
Menurutnya, capaian PAD Kota Malang saat ini sudah menembus lebih dari 60 persen. Bahkan realisasinya sudah mampu melampaui rata-rata nasional yang baru mencapai di angka sekitar 40 persen.
“Kebetulan ada staf ahli Kemendagri yang menyampaikan PAD kita termasuk di atas rata-rata nasional. Mudahan ini terus berlanjut hingga akhir 2025,” kata Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pihak legislatif bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah meneliti secara detail komponen pendapatan dan belanja dalam APBD.
Baca Juga : Kota Malang Dinilai Kondusif, Mendagri Apresiasi Gerak Cepat Forkopimda
"Justru dari kami kemarin PAD sudah diangkat 70 persen. Jadi sudah on track. Bahkan ada yang bisa kami naikkan karena melihat progres dan optimisme stakeholder terkait pajak serta retribusi,” tutur Mia, sapaan akrabnya.
Ia mencontohkan kenaikan signifikan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman, serta retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) seperti sewa aset. Meski sempat ada potensi kehilangan pendapatan akibat penyesuaian kebijakan, sektor lain dinilai mampu menutup kekurangan.
“Optimis sampai akhir tahun akan tercapai target PAD Kota Malang. Kalau tahun lalu masih jauh dari target, tapi kalau tahun ini insyaallah,” tegasnya.
Dengan adanya tambahan pos belanja yang disesuaikan melalui APBD Perubahan, Pemkot dan DPRD berharap program prioritas tetap berjalan sekaligus menjaga tren positif pendapatan daerah hingga akhir tahun.
