JATIMTIMES - Realisasi pendapatan daerah masih menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu. Proyek infrastruktur yang sempat terpangkas kerena refocusing anggaran juga salah satu hal yang dianggap perlu dikaji ulang.
DPRD meminta Pemkot Batu tudak bergantung ke pendapatan transfer dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga : Sempat Dua Kali Pingsan, Pria Paruh Baya Meninggal di Sumber Cinde Kota Batu
Hal itu diungkapkan saat penyampaian pandangan pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Kota Batu Senin (7/7/2025). Sejumlah fraksi DPRD menyoroti masalah terkait realisasi program dan pemaksimalan sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor potensial.
Salah satunya yang dipaparkan Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budi Riyanto. Pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk tidak terlalu mengandalkan pendapatan transfer dalam pelaksanaan berbagai program.
Hal itu dianggap membatasi ruang gerak pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang lebih independen. "Kami mendorong untuk optimalisasi PAD pada sektor-sektor yang potensial," katanya.
Fraksi PKS mendorong pemaksimalan pendapatan dari sejumlah sektor seperti pajak pariwisata hingga retribusi usaha yang ada di Kota Batu. Selain itu, pengawasan dan transparansi anggaran menjadi hal penting.
"Meski menjunjung efisiensi, kami mendorong Pemkot Batu untuk mengambil kebijakan yang memberikan dampak pada masyarakat secara langsung," tambahnya.
Budi menyampaikan, secara umum pembangunan infrastruktur juga perlu dikaji ulang. Disebutkan Pemkot Batu sempat memangkas proyek rehabilitasi instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) Tlekung hingga pengembangan pedestrian di Jalan Abdul Gani. Ia menyayangkan hal tersebut karena proyek IPLT dinilai penting dan dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh fasilitas yang layak.
Dalam hal infrastruktur, DPRD meminta pemkot untuk memastikan prioritas pada pemerataan pembangunan agar pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak terpusat pada pusat kota saja. Sejauh ini, DPRD menilai banyak masyarakat pinggiran yang tak mendapat perhatian cukup.
Baca Juga : Nawa Bhakti Satya Harus Membumi, Fraksi PKS DPRD Jatim Usul Raperda Ketahanan Keluarga
"Mohon menjadi catatan penting Pemkot Batu dalam mengalokasikan anggaran pembangunan," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Batu Nurochman menanggapi bahwa pihaknya berkomitmen untuk menampung segala pandangan yang disampaikan seluruh fraksi. Ia berharap penyesuaian parameter ideal dalam menentukan program menjadi prioritas untuk menyamakan visi dan misi program.
"Maka kami perlu kaji dulu parameternya, agar alokasi anggaran bisa tepat sasaran," tegas Nurochman.
Dikatakannya, perbaikan sistem pengawasan diperlukan mencegah kebocoran pajak dan retribusi. Misalnya pemasangan gate parking dan menertibkan objek wajib pajak (WP) yang tidak berizin. Dengan begitu, potensi PAD optimistis bisa mencapai target.
"Pendapatan harus dimaksimalkan, ini masih proses seiring waktu. Selain itu pembiayaan untuk program juga perlu dipetakan ulang melalui P-APBD, semester kedua kami sedang melakukan revisi untuk kebijakan yang belum sesuai porsi," pungkasnya.
