JATIMTIMES – Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 harus lebih dari sekadar agenda tahunan. Menurutnya, forum ini harus menjadi wadah efektif untuk merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Musrenbang bukan sekadar formalitas. Kita harus memastikan setiap rencana yang disusun berbasis pada masalah nyata di lapangan dan memiliki solusi konkret," ujarnya.
Baca Juga : Sempat Tembus Rp 130 Ribu, Wali Kota Malang Akan Tekan Harga Cabai
Hal itu disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2026 yang digelar di Balai Kota Koesoema Wicitra, Kamis (13/3/2025). Forum tersebut menjadi titik awal dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Blitar untuk tahun mendatang.
Syahrul menekankan bahwa DPRD Kota Blitar akan mengawal hasil Musrenbang agar tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami di DPRD akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang lebih baik," kata Syahrul.
Menurutnya, pembangunan di Kota Blitar harus berorientasi pada pemerataan. Tidak boleh ada ketimpangan antara pusat kota dan daerah pinggiran. Infrastruktur yang memadai, akses ekonomi yang lebih luas, serta pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi fokus utama.
Selain mengandalkan APBD, dr. Syahrul juga menyoroti pentingnya sinergi dengan sektor swasta, khususnya perbankan, dalam mendukung pembangunan daerah. Program Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan tidak hanya berbentuk bantuan sosial, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat.
"Perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi lokal. Kami ingin melihat lebih banyak program CSR yang mendukung UMKM, literasi keuangan, dan akses modal bagi pelaku usaha kecil," ujarnya.
Menurutnya, program CSR yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan usaha lokal.
Baca Juga : Target 2025, Bupati Blitar Genjot Pembebasan Lahan JLS
DPRD Kota Blitar memastikan akan terus mengawal hasil Musrenbang RKPD agar kebijakan yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, pemerintah optimistis pembangunan yang dirancang akan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Kita harus melihat Musrenbang sebagai kesempatan untuk menciptakan perubahan nyata, bukan sekadar seremonial tahunan. Setiap program yang direncanakan harus bisa dijalankan dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," tegas dr. Syahrul.
Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun Kota Blitar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
