JATIMTIMES — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang bertambah menjadi Rp29,903 triliun.
Meski menyepakati perangkaan tersebut, legislatif menyampaikan deretan catatan kritis terhadap kualitas pengelolaan anggaran Pemprov Jatim, terutama lambatnya serapan belanja modal dan ketimpangan alokasi sektor ekonomi.
Baca Juga : Terungkap Penganiayaan Anak oleh Ibu Kandung dan Kekasihnya, Korban Dibanting hingga Diikat
Juru bicara Banggar DPRD Jatim Suwandy Firdaus menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh sekadar memperbesar atau menggeser angka-angka nominal semata. Setiap rupiah dalam penambahan anggaran wajib memegang prinsip money follows program dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga Jawa Timur.
"Efektivitas Belanja Daerah yang meningkat tidak boleh sekadar diukur dari besaran alokasi atau tingkat serapan semata, melainkan dari output dan outcome nyata bagi masyarakat," ujar Suwandy saat menyampaikan Laporan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Salah satu perhatian utama Banggar tertuju pada lonjakan alokasi Belanja Modal yang meningkat hampir dua kali lipat dalam P-APBD 2026. Di sisi lain, realisasi fisik dan keuangan hingga semester I 2026 tercatat sangat minim, yakni serapan Belanja Modal secara umum baru mencapai 16,37 persen dan serapan gedung/bangunan baru menyentuh 3,85 persen.
Banggar mendesak seluruh perangkat daerah pelaksana untuk segera menyiapkan dokumen teknis dan jadwal pengadaan agar penambahan anggaran tersebut terealisasi tepat waktu dan tidak kembali menjadi anggaran mengendap di akhir tahun.
"Kami berharap perangkat daerah pelaksana telah memiliki kesiapan dokumen teknis dan pengadaan pada sisa tahun anggaran, agar tambahan pagu benar-benar terealisasi dan tidak kembali mengendap menjadi SILPA," tegas legislator Fraksi Partai NasDem ini.
Banggar Jatim juga mengkritik tajam adanya ketimpangan alokasi belanja daerah. Sektor-sektor ekonomi yang menopang sekitar 66,9 persen PDRB Jawa Timur ternyata hanya memperoleh alokasi belanja sebesar 4,56 persen dari total P-APBD 2026.
Oleh karena itu, Banggar mendorong Pemprov Jatim melakukan rekonstruksi belanja pegawai yang tersisa agar dialihkan menjadi belanja produktif penguatan UMKM, swasembada pangan, dan ketahanan pangan.
Baca Juga : Buka Akses U-Turn, Pemkot Surabaya Relokasi 43 Pedagang Pasar Tumpah di Wonokromo
Selain itu, ketimpangan distribusi belanja infrastruktur pekerjaan umum juga turut disorot. Pembangunan infrastruktur dinilai masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi belum mendapatkan alokasi yang proporsional. Pemprov Jatim didesak menata ulang alokasi pembangunan agar sesuai dengan prinsip pemerataan Jatim Akses - Nawa Bhakti Satya.
Mengenai pembiayaan daerah, penerimaan P-APBD 2026 ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK sebesar Rp3,383 triliun untuk menutupi defisit sebesar Rp3,374 triliun.
Banggar mengingatkan eksekutif agar tidak bangga dengan tingginya angka sisa anggaran tersebut. "Besarnya SILPA seperti pada realisasi APBD Tahun 2025 bukan semata prestasi, melainkan juga indikator perencanaan dan penyerapan yang belum optimal," kata Suwandy.
Banggar meminta Pemprov Jatim memastikan bahwa pemanfaatan SILPA pada sisa tahun anggaran ini benar-benar disalurkan ke program-program produktif yang sudah memenuhi kriteria kesiapan demi menekan angka ketimpangan di Jatim.
