JATIMTIMES – Badai krisis yang melanda peternak ayam petelur rakyat di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, kian mendesak. Menghadapi tingginya biaya produksi yang tak seimbang dengan harga jual, puluhan peternak dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk mengadukan nasib ke Komisi IV DPR RI dan kementerian terkait pada awal September 2026.
Langkah memboyong aspirasi daerah ke tingkat pusat ini diambil usai hearing bersama Komisi B DPRD Magetan pada Rabu (26/8/2026). Peternak menilai skema pengawasan dan regulasi harga yang digulirkan pemerintah belum terealisasi efektif di tingkat kandang.
Baca Juga : BNPB Gandeng Unisba Blitar, Mahasiswa Teknik Sipil Petakan Ketahanan Rumah terhadap Gempa
Perwakilan peternak asal Panekan, Suparlan, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada melambungnya pakan dan bahan baku jagung yang kini menyentuh Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram.
"Harga pakan terus naik sekitar Rp200 setiap pekan. Sementara harga telur dari kandang stagnan di kisaran Rp28.000 per kilogram. Kondisi ini makin menghimpit daya tahan peternak rakyat," ujar Suparlan.
Peternak menekankan pentingnya perbaikan harga acuan penjualan (HAP) di pasar konvensional. Meski penyerapan telur lewat program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu, porsinya dinilai belum mampu menjangkau seluruh peternak secara merata.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, mengonfirmasi keberangkatan delegasi peternak tersebut. Menurutnya, sektor peternakan Magetan mengalami masa terberat dalam enam bulan terakhir akibat kombinasi overproduksi dan lonjakan biaya pakan.
Nur Haryani menambahkan, akar persoalan industri petelur makin kompleks karena ketiadaan data pasokan yang terintegrasi di tingkat daerah maupun nasional.
Baca Juga : Jember Job Fair 2026 Diserbu Ribuan Pencari Kerja
"Pendataan mengenai peredaran day-old chick (DOC), alokasi pakan, hingga total populasi ayam petelur belum sepenuhnya terintegrasi. Dampaknya, pemerintah kesulitan menentukan kuota produksi yang ideal agar pasokan tidak melimpah dan menekan harga," jelasnya.
Melalui audiensi resmi di Senayan nanti, para peternak berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret: membenahi tata kelola distribusi pakan, mengontrol peredaran DOC, serta merealisasikan penetapan harga acuan yang berpihak pada keberlangsungan peternak rakyat.
