JATIMTIMES - Malaysia menyatakan kesiapannya memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap lintas batas yang berpotensi memburuk pada musim kemarau 2026.
Salah satu bentuk kerja sama yang tengah disiapkan adalah penggunaan wilayah udara masing-masing negara untuk mendukung operasi penyemaian awan atau modifikasi cuaca ketika kondisi membutuhkan penanganan darurat.
Baca Juga : Kala Pengadaan Burung Merpati HUT RI Tembus Rp 305 Juta di Tengah Bencana NTT hingga Kalimantan
Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Arthur Joseph Kurup mengatakan, kedua negara dapat saling berbagi akses wilayah udara maupun aset yang diperlukan untuk operasi tersebut.
"Kami juga berbagi wilayah udara jika kami perlu melakukan operasi penyemaian awan. Kami dapat saling berbagi wilayah udara dan mungkin aset kami," kata Arthur, dikutip dari Asianews, Jumat (21/8/2026).
Menurut Arthur, persoalan kabut asap tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat bergerak melintasi batas wilayah sehingga dampaknya dirasakan negara-negara tetangga.
Karena itu, Malaysia mendorong penanganan karhutla dan kabut asap dilakukan secara lebih terkoordinasi di tingkat regional, termasuk melalui mekanisme ASEAN.
"Kita perlu mengakui bahwa kabut asap adalah masalah yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara. Ini adalah isu regional. Apa yang terjadi di negara tetangga kita juga akan berdampak pada kita," ujarnya.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi mengenai titik panas, pemantauan kondisi cuaca, hingga kemungkinan pengerahan aset untuk operasi modifikasi cuaca.
Langkah ini dinilai penting karena kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar yang kemudian terbawa angin menuju wilayah negara lain.
Mengapa Wilayah Udara Penting dalam Operasi Modifikasi Cuaca?
Pembukaan akses wilayah udara akan memberikan ruang bagi pesawat operasi modifikasi cuaca untuk bergerak lebih fleksibel ketika titik-titik rawan kebakaran berada di dekat perbatasan.
Dalam kondisi tertentu, penyemaian awan dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan, termasuk kawasan yang mengalami kekeringan dan rawan kebakaran.
Koordinasi lintas negara juga memungkinkan informasi mengenai perkembangan titik panas dan kondisi atmosfer dapat dibagikan lebih cepat.
Dengan begitu, respons terhadap potensi kebakaran tidak hanya dilakukan setelah api membesar, tetapi bisa diarahkan sejak munculnya indikasi risiko.
Malaysia saat ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca kering yang dapat memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.
Arthur mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah titik api sekaligus memperburuk kabut asap di kawasan Asia Tenggara.
"Dan itu akan menyebabkan lebih banyak kabut asap," tegasnya.
Baca Juga : Mahasiswa KKN UMM Dorong Digitalisasi UMKM Biting Bambu di Desa Balesari
Sejumlah kawasan di Malaysia, termasuk Sarawak bagian selatan, disebut mulai menghadapi dampak kondisi udara yang memburuk. Situasi tersebut menjadi perhatian karena kabut asap dapat menyebar mengikuti arah angin dan memengaruhi wilayah yang berada jauh dari lokasi kebakaran.
Malaysia juga mengandalkan sistem pemantauan cuaca dan titik panas yang dimiliki Departemen Meteorologi Malaysia untuk mengawasi perkembangan kondisi atmosfer di kawasan regional.
Penanganan Karhutla Didorong Sampai Tingkat ASEAN
Arthur menegaskan bahwa Malaysia akan terus membawa persoalan kabut asap ke forum ASEAN. Menurutnya, koordinasi regional diperlukan karena dampak kebakaran hutan tidak berhenti di batas administratif sebuah negara.
"Itu adalah upaya bersama yang perlu kita lakukan di tingkat regional karena ini adalah masalah regional. Saya akan selalu membawanya ke tingkat ASEAN sehingga kita kemudian dapat melakukan yang terbaik untuk mengoordinasikannya secara regional," jelas Arthur.
Selain kerja sama dalam pemantauan dan operasi cuaca, penegakan hukum terhadap pembakaran terbuka juga menjadi bagian penting dalam pencegahan.
Patroli serta pengawasan di wilayah rawan kebakaran diharapkan dapat mencegah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu bencana asap dalam skala lebih luas.
Pertemuan pejabat lingkungan ASEAN melalui mekanisme ASOEN turut menjadi salah satu forum untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kabut asap lintas batas.
Di sisi lain, Malaysia juga tengah mempersiapkan Undang-Undang Perubahan Iklim Nasional. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk persoalan tata kelola lahan dan lingkungan.
Dengan ancaman musim kering yang semakin perlu diantisipasi, kerja sama Indonesia dan Malaysia menjadi bagian penting dari upaya mencegah kebakaran hutan berkembang menjadi krisis kabut asap regional.
