JATIMTIMES – Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, memberikan instruksi sekaligus peringatan kepada seluruh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia dalam mengelola anggaran negara.
Pihak kementerian mengendus adanya beragam dinamika dan tantangan berat di lapangan, mulai dari isu maladministrasi, potensi pemotongan jatah dana secara sepihak, hingga adanya intervensi berupa tekanan politik dari pihak eksternal dalam menentukan kuota penerima beasiswa.
Baca Juga : Pemkot Blitar Realisasikan Gaji Ke-13 untuk Dukung Pendidikan Anak ASN dan PPPK
Ketegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ismail Cawidu saat membuka agenda nasional Rapat Koordinasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Horison Batu, Rabu (10/6/2026) kemarin.
Langkah koordinasi ini dinilai sangat krusial mengingat total pagu anggaran yang digelontorkan negara untuk pembiayaan beasiswa ini terhitung sangat fantastis, yakni menyentuh angka Rp1,59 triliun atau hampir mencapai Rp1,6 triliun.
Dalam arahannya di hadapan para Wakil Rektor III, Ismail Cawidu secara blak-blakan memetakan tujuh klaster permasalahan utama yang kerap kali mengotori tata kelola penyaluran beasiswa pendidikan di tingkat daerah.
Salah satu isu miring yang paling disorot adalah adanya laporan mengenai oknum perguruan tinggi di daerah tertentu yang nekat memotong komponen biaya hidup (living cost) milik mahasiswa secara sepihak tanpa kejelasan peruntukan.
"Tolong persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini diidentifikasi dengan baik, jangan sampai proses permohonan untuk kuota baru tidak diproses secara transparan. Kita harus memastikan uang negara ini sepeser pun tidak boleh disalahgunakan," tegas Ismail Cawidu.
Mantan Kepala Litbang Kementerian Kominfo ini juga menguliti adanya fenomena laten berupa tekanan politik eksternal, di mana pihak pengelola kampus kerap disodori titipan nama-nama tertentu secara sepihak untuk diloloskan sebagai penerima bantuan.
Menyikapi intervensi tersebut, Ismail Cawidu menyampaikan pesan saklek dari Menteri Agama yang meminta seluruh rektorat tegak lurus pada aturan baku dan tidak goyah oleh tekanan dari pihak mana pun.
Skema seleksi wajib berjalan objektif, di mana jika ada calon mahasiswa titipan yang terbukti secara ekonomi mampu atau berkas administrasinya tidak sah, maka pengelola kampus diperintahkan untuk langsung mencoret namanya.
Baca Juga : Tiket BTS Jakarta General Onsale Dibuka Siang Ini, Simak Tips War di Sini
"Menteri Agama selalu memberikan arahan yang sangat jelas kepada kami. Lakukan semua seleksi sesuai persyaratan dan aturan yang berlaku. Kalau memenuhi syarat silakan jalankan, tapi kalau tidak memenuhi syarat langsung stop," urai Ismail dengan nada berwibawa.
Lebih lanjut, Ismail juga menepis alasan klasik kampus yang kerap mengeluhkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau operator komputer sebagai dalih lambatnya pelaporan monitoring evaluasi beasiswa.
Ia meminta pihak rektorat taktis mendayagunakan potensi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil rekrutmen terbaru untuk difokuskan mengawal validitas data KIP Kuliah.
Di akhir arahannya, Ismail Cawidu menitipkan pesan moral yang mendalam dengan mengingatkan para pengelola bahwa program beasiswa ini mengemban misi suci kemanusiaan dan keadilan sosial bagi rakyat miskin.
"Karena ijazah sarjana (S1) yang didapatkan oleh anak dari keluarga miskin ekstrem merupakan modal raksasa bagi bangsa Indonesia untuk melahirkan figur pemimpin masa depan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan daerah," imbuh dia.
