JATIMTIMES – Guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin liar, Pemerintah Kota Batu menyiapkan strategi intervensi pasar. Sejumlah langkah yang akan diambil adalah pemberian insentif atau subsidi transportasi untuk mendatangkan barang dari daerah lain, juga operasi pasar.
Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu, Nurbianto Puji, menjelaskan bahwa subsidi transportasi ini bertujuan memangkas biaya distribusi yang selama ini dibebankan pada harga jual masyarakat. Dengan bantuan biaya angkut, barang yang didatangkan dari luar daerah bisa dijual dengan harga lebih miring.
Baca Juga : Bupati Malang Sediakan Food Court Bagi Keluarga Korban, Dukung Keberadaan Museum Tragedi Kanjuruhan
"Kita akan hadirkan barang dengan harga murah yang bisa ditebus masyarakat agar beban mereka tidak terlalu berat. Bentuknya berupa bantuan transportasi untuk mendatangkan pasokan dari sentra penghasil," jelasnya saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Intervensi ini rencananya akan difokuskan pada tiga momen puncak (peak season) konsumsi di Kota Batu, yakni menjelang Hari Raya Idulfitri, musim liburan sekolah, serta momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada saat-saat itulah permintaan masyarakat dan sektor perhotelan (hospitality) sedang tinggi-tingginya.
Meski demikian, pria yang akrab dengan sapaan Kentor itu menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem perdagangan di tingkat retailer atau pedagang pasar agar tidak mati karena persaingan dengan program pemerintah.
"Kasihan para retailer kalau kita intervensi terus. Maka dari itu, kita masuk hanya pada saat harga berada di titik tertinggi (peak). Kami juga tetap mengawasi jalur distribusinya agar harga murah dari pemerintah tidak dinaikkan lagi oleh oknum," tegas Kentor.
Baca Juga : DPR RI Desak BGN Sanksi Tegas SPPG Melanggar SOP
Selain subsidi, operasi pasar juga tetap menjadi opsi utama. Diskumperindag akan masuk ke distributor untuk menanyakan kapasitas dan harga perolehan mereka. Data ini digunakan untuk mem-forecast harga wajar di tingkat pengecer sehingga masyarakat terlindungi dari harga yang tidak masuk akal.
Melalui skema ini, Pemkot Batu berharap daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun tekanan inflasi akibat kenaikan bahan pangan pokok tengah membayangi Jawa Timur. "Di samping intervensi itu, diharapkan juga daya beli masyarakat membaik," imbuhnya.
