JATIMTIMES - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan distribusi pupuk bersubsidi ilegal oleh Polres Ngawi. Pupuk yang diperjualbelikan tersebut diduga kuat berasal dari oknum di wilayah Kabupaten Lamongan.
Kepala DKPP Kabupaten Lamongan, Mugito menjelaskan bahwa secara prosedural, distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya telah dipagari oleh sistem digital e- Pubers (Elektronik Pupuk Bersubsidi). Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga : Ratusan Sapi Diserang Virus PMK, Disnakeswan Lamongan Genjot Vaksinasi
"Proses pengambilan pupuk itu ketat. Petani harus datang sendiri ke kios, membawa KTP, difoto, dan datanya diinput ke sistem. Jalur resmi ini seharusnya sangat terkontrol," ujar Mugito, Selasa (10/2/2026).
Namun, munculnya kasus di Ngawi menjadi sinyal adanya celah yang dimanfaatkan oknum tertentu. Indikasi awal menunjukkan bahwa transaksi ilegal ini tidak melalui mekanisme penebusan resmi, melainkan memanfaatkan platform jual beli online.
Sebagai langkah antisipasi, DKPP Lamongan kini memfokuskan pengawasan pada level kios dan distributor dengan memantau anomali data serapan. Kios dengan angka serapan yang tidak wajar akan menjadi objek evaluasi prioritas.
"Kontrol kami ada di kios dan distributor. Kalau ada yang bermain pasti ada sanksi tegas. Minimal pencabutan izin kios. Jika sudah masuk unsur pidana itu sepenuhnya ranah aparat penegak hukum (APH)," tegas Mugito.
Baca Juga : FKP RKPD 2027 Digelar, Wali Kota Blitar Mas Ibin Dorong Sinergi Pembangunan Berbasis Aspirasi Warga
Meski terjadi perembesan distribusi ke luar daerah, Mugito memastikah bahwa kasus ini tidak mengganggu stok pupuk untuk petani di Lamongan. Mengingat lokasinya yang dekat dengan pabrik pupuk dan didukung banyak gudang distribusi, ketersediaan pupuk di Lamongan diklaim dalam kondisi aman.
Berdasarkan data DKPP Lamongan, stok pupuk di Lamongan saat ini dalam kondisi aman. Alokasi NPK mencapai 72.000 ton dengan serapan 99 persen. Sementara Urea mencapai 55.000 ton. Pihak dinas kini fokus memantau kios dengan serapan tidak wajar untuk memastikan jatah pupuk petani Lamongan tidak lagi merembes ke Ngawi atau daerah lain.
