JATIMTIMES - Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang tercatat 5,69 persen. Namun di balik angka itu, tersimpan realitas yang lebih kompleks: tak sedikit warga yang disebut menganggur, padahal sejatinya bekerja dan berpenghasilan—hanya saja berada di sektor informal.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut fenomena ini sebagai pekerjaan yang “tak terlihat” dalam statistik resmi. Mulai dari konten kreator, YouTuber, selebgram, hingga pelaku ekonomi digital lainnya, banyak yang hidup dari profesi nonformal dan luput dari pencatatan pemerintah.
Baca Juga : PLN Siaga Penuh Jaga Listrik Tetap Nyala Saat Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Gajayana
“Mereka sebenarnya bekerja, bahkan penghasilannya bisa lebih besar dari pekerja formal. Tapi karena tidak tercatat, akhirnya masuk kategori pengangguran,” ujar Arif.
Ia menegaskan, data TPT yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memang memiliki metode perhitungan sendiri dan tidak bisa dibedah secara rinci hingga tingkat individu. Pemerintah daerah pun tidak memiliki akses data by name by address, sehingga angka yang ada belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau tidak ada datanya, ya memang hanya sebatas klaim. Kami tidak bisa menyebut siapa dan di mana orangnya,” katanya.
Kondisi ini mendorong Disnaker-PMPTSP Kota Malang mengusulkan pendekatan baru dalam pendataan tenaga kerja. Ke depan, Arif berencana menggandeng jaringan Dasa Wisma serta struktur RT/RW untuk melakukan pencatatan langsung di tingkat lingkungan.
“Data pekerja itu sangat dinamis. Hari ini bekerja, besok belum tentu. Atau sebaliknya. Makanya kami ingin pendataan yang benar-benar hidup,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, setiap kelompok Dasa Wisma akan mendata sekitar 10 rumah, lalu melaporkannya secara berjenjang hingga ke tingkat kota. Menurut Arif, keterlibatan ibu-ibu justru menjadi kunci keakuratan data.
“Kalau bicara pendataan, yang paling rajin itu ibu-ibu. Dasa Wisma itu valid. Kalau sudah seperti itu, saya jamin datanya jauh lebih akurat,” tegasnya.
Baca Juga : Pengurus IMI Kota Blitar Dilantik, Wali Kota Mas Ibin Dorong Ekonomi Kreatif Otomotif dan Sport Tourism
Meski demikian, rencana ini masih menunggu kepastian anggaran. Jika tersedia, skema pendataan berbasis komunitas tersebut akan segera diusulkan untuk diterapkan.
Di sisi lain, Disnaker-PMPTSP Kota Malang tetap menyiapkan intervensi peningkatan kualitas tenaga kerja. Sejumlah pelatihan berbasis kebutuhan pasar direncanakan tahun ini, dengan sumber pendanaan dari musrenbang, pokok pikiran (pokir) dewan, hingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Pelatihannya antara lain barista, tata rambut, pengolahan makanan, sampai konten kreator,” ungkap Arif.
Sementara itu, agenda job fair direncanakan digelar pada triwulan ketiga 2026, sekitar Juli atau Agustus. Pertimbangan cuaca menjadi alasan mengapa kegiatan tersebut tidak dilakukan di awal tahun.
“Seperti tahun kemarin, setelah pertengahan tahun lebih aman dan efektif,” pungkasnya.
