JATIMTIMES — Tax Center Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar menggelar kegiatan Pembekalan Relawan Pajak Indonesia (Renjani) 2026 sekaligus Akhir Masa Tugas Renjani 2025, di Aula Manjapahit Unisba Blitar, Kamis, 30 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pendidikan tinggi dan institusi pemerintah dalam mendukung literasi serta pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran KPP Pratama Blitar, pengelola Tax Center Unisba Blitar, serta para mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Pajak Indonesia. Pembekalan diberikan sebagai persiapan bagi Renjani angkatan 2026 yang akan mulai bertugas membantu pelayanan pelaporan pajak di wilayah Blitar Raya.
Baca Juga : Wabup Lathifah Apresiasi Seminar Legislatif dan Musyawarah Mahasiswa di Unira Malang
Mewakili KPP Pratama Blitar, Vina Satya Graha menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik yang berlandaskan integritas. Menurut dia, relawan pajak memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
“Kunci utamanya adalah pelayanan yang baik, menjaga integritas, dan selalu berkoordinasi dengan baik agar masyarakat benar-benar puas dengan layanan yang diberikan,” kata Vina dalam pemaparannya. Ia menambahkan, keberadaan relawan pajak tidak hanya membantu tugas administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi publik dalam membangun kesadaran pajak yang berkelanjutan.
Ketua Tax Center Unisba Blitar, Aris Sunandes, dalam sambutannya memberikan motivasi kepada para relawan agar menjalankan tugas dengan sikap profesional dan beretika. Ia mengingatkan bahwa pengabdian sebagai relawan pajak merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat dan negara.
“Selain dedikasi dalam pengabdian masyarakat, jagalah pula prestasi akademik. Keduanya harus berjalan seiring dengan menjaga integritas dan nama baik almamater,” ujar Aris. Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam program Renjani juga mencerminkan peran kampus dalam mendukung pembangunan nasional melalui sektor perpajakan.
Kegiatan pembekalan tidak berhenti pada aspek seremonial. Para relawan Renjani 2026 mendapatkan pelatihan teknis terkait pelayanan pelaporan SPT Tahunan melalui platform CORETAX. Sesi ini dipandu oleh Pricillia Dewi Megawati dari KPP Pratama Blitar, yang memberikan penjelasan praktis mengenai prosedur dan etika pelayanan kepada wajib pajak.
Pelatihan tersebut dirancang agar para relawan memiliki kompetensi teknis yang memadai dan mampu memberikan pendampingan secara tepat kepada masyarakat. Dengan penguasaan sistem digital perpajakan, relawan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mengurangi kendala yang kerap dihadapi wajib pajak.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penyematan tanda pengenal kepada Relawan Pajak Indonesia angkatan 2026. Penyematan ini menandai dimulainya masa tugas mereka yang akan berlangsung mulai 2 Februari 2026 di KPP Pratama Blitar dan KP2KP Wlingi.
Baca Juga : 10 Tahun Berkain dengan Cinta, KCBI Malang Raya Dorong Wastra Nusantara Turun ke Kehidupan Sehari-hari
Kepala KP2KP Wlingi Blitar, Diyan Irawan, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin antara UNISBA Blitar dan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menilai sinergi tersebut menjadi contoh nyata keterlibatan dunia pendidikan dalam mendukung pelayanan publik.
“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan otoritas perpajakan seperti ini sangat penting untuk memperkuat literasi pajak masyarakat. Kehadiran relawan pajak dari Unisba Blitar membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendekatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat,” ujar Diyan.
Dengan berakhirnya masa bakti Renjani 2025 dan dimulainya tugas Renjani 2026, Unisba Blitar dan KPP Pratama Blitar berharap semangat pengabdian relawan pajak terus terjaga. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan literasi dan kepatuhan pajak masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan sistem perpajakan nasional yang berkelanjutan.
