Bantah Tudingan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema, Kuasa Hukum Eks Direktur Beber Dalil Hukum pada Pra-Peradilan

JATIMTIMES - Polemik dugaan korupsi pengadaan tanah di lingkungan Politeknik Negeri Malang (Polinema) memasuki babak baru. Melalui Permohonan Pra-peradilan Nomor 20/Pid.Pra/2025/PN.SBY, pihak pemohon menilai telah terjadi ketidakadilan dalam proses hukum terhadap eks Direktur Polinema Awan Setiawan (AS) dalam penetapannya sebagai tersangka. 

Dalam dokumen pra-peradilan yang diajukan, terungkap bahwa  pengadaan tanah untuk perluasan kampus Polinema sudah sesuai prosedur dan legal formal. Bahkan, pengadaan ini sudah dirancang sejak tahun 2018, dengan penganggaran masuk dalam rentang waktu 2019 hingga 2024.

Baca Juga : Sinergi Bank Jatim dan Kejari Batu: MoU untuk Pencegahan Risiko Hukum

Berdasarkan informasi yang diterima JatimTIMES, pembentukan panitia pengadaan tanah sudah dilakukan sejak tahun 2019 sebagai langkah awal. Saat itu, direktur Polinema telah menerbitkan SK Nomor 689 Tahun 2019 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah Polinema, tertanggal 11 Juni 2019.

SK Nomor 2888 Tahun 2020, pembaruan atas SK sebelumnya, diterbitkan 3 April 2020. Pembentukan panitia kedua dilakukan karena panitia pengadaan lahan yang dibentuk tahun 2019 tidak berjalan. 

"Pertama tidak berjalan karena salah satu panitia masuk masa pensiun. Maka kemudian oleh klien kami, dibuat lagi panitia yang kedua. Dengan telah dibentuk panitia ini, secara otomoatis terjadi pelimpahan kewenangan. Maka (AS) tidak boleh ikut campur," terang kuasa hukum AS, Soemardhan, Kamis (10/7/2025). 

Setelah pembentukan panitia, dilakukan rapat pengadaan yang menghadirkan seluruh anggota. Rapat tersebut memutuskan adanya tiga bidang tanah strategis yang akan dijadikan lokasi perluasan kampus.

Pengadaan dilakukan berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 dan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, khususnya pasal 53 yang mengatur bahwa pengadaan tanah di bawah 1 hektare bisa dilakukan langsung antara instansi pemerintah dan pemilik tanah, tanpa proses panjang.

Dalam struktur pengadaan, direktur Polinema saat itu memang berperan sebagai pengguna anggaran (PA). Namun, secara teknis, pelaksanaan kegiatan telah didelegasikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan ketua panitia pengadaan tanah.

“Delegasi ini membuat PPK bertanggung jawab penuh secara teknis. Sedangkan direktur hanya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara umum,” ungkap Soemardhan.

Sebagai bukti, kliennya telah mengirimkan dua surat teguran kepada PPK...

Baca Selengkapnya