DPRD Surabaya Dorong Shelter Khusus Anak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

JATIMTIMES - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Surabaya terus menggodok berbagai program prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Salah satu fokus utama adalah isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Dalam rapat pekan ini bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Sekretaris Pansus RPJMD, Ajeng Wira Wati, menekankan pentingnya perencanaan matang terhadap program-program yang menyasar kelompok rentan tersebut.

Baca Juga : Sekeluarga Ditabrak Pickup di Kawasan Hutan Baluran Situbondo, Dua Balita Tewas dan Orang Tua Luka-Luka

Ajeng menyampaikan bahwa beberapa program perlindungan anak saat ini masih belum menyentuh kebutuhan secara menyeluruh. Terutama terkait ketersediaan shelter atau rumah aman bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

“Kita sudah punya shelter untuk anak dan perempuan korban kekerasan, termasuk anak laki-laki yang berhadapan dengan hukum. Tapi hingga saat ini belum ada shelter khusus bagi anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kami dorong agar fasilitas ini bisa mulai dibangun dan operasional di tahun 2026, dan sudah kami masukkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ajeng mengungkapkan bahwa prioritas utama ke depan adalah memperkuat ketahanan keluarga di tingkat RW. Menurutnya, kehadiran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) harus diperluas dan difungsikan secara maksimal untuk menangani berbagai persoalan keluarga yang berdampak langsung pada anak.

“Ketahanan keluarga adalah kunci. Kami ingin memastikan PUSPAGA hadir di tiap RW, lengkap dengan ruang konsultasi, call center, serta layanan yang bisa merespons kasus-kasus kekerasan pada anak dan remaja secara cepat. Ini juga akan kami dorong agar disosialisasikan di seluruh sekolah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menjangkau anak-anak rentan di jalanan. Salah satu program yang disebutkannya adalah kerja sama dengan Unit Pelaksana Program (UPP) untuk mengidentifikasi dan memediasi anak-anak yang berkeliaran tanpa arah jelas.

“Anak-anak seperti ini perlu dikembalikan ke orang tuanya, diajak berdialog, dan dibantu agar kembali ke lingkungan keluarga yang sehat. Ini bagian dari upaya mengurangi kenakalan remaja dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” katanya...

Baca Selengkapnya