Pemkot Blitar Gelar Bimtek SP4N LAPOR!: Berdaya Menangani Pengaduan, Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Responsif

JATIMTIMES - Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Blitar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan melalui sistem SP4N LAPOR! pada Selasa, 24 Juni 2025. 

Bertempat di Ruang Integrated System Center (ISC) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar, kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim pengelola pengaduan dari perangkat daerah se-Kota Blitar.

Baca Juga : Kontingen Judo Banyuwangi Kirim 14 Atlet  Satu Pendamping Dalam Porprov Jatim IX

Dengan mengusung tema "Berdaya dalam Menangani Pengaduan, Bersama Tingkatkan Kualitas Pelayanan", bimtek ini menjadi langkah konkret Pemkot Blitar untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menangani berbagai aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, saat membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan yang baik merupakan tolok ukur penting dalam reformasi birokrasi. Ia menilai bahwa SP4N LAPOR! bisa menjadi instrumen strategis untuk menampung aspirasi publik sekaligus memperbaiki layanan secara berkelanjutan.

“Setiap pengaduan dari masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Maka sinergi antar-OPD menjadi keharusan agar laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai fungsi masing-masing,” ujar Widodo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan dan kecepatan respons para pengelola pengaduan dalam menghadapi laporan yang masuk melalui berbagai kanal, mulai dari website SP4N LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Informasi Masyarakat (ULPIM), hingga media sosial resmi pemerintah daerah.

Menariknya, bimtek ini menghadirkan narasumber dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Malang. Kota ini dinilai sukses membangun sistem pengaduan publik yang responsif dan sistematis. Bahkan, menurut data Kementerian PAN-RB tahun 2024, Kota Malang menempati peringkat kedua nasional dalam jumlah aduan terbanyak setelah DKI Jakarta, yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan sistem tanggap dari pemerintah.

Dalam sesi pemaparan, narasumber menekankan bahwa pelayanan publik yang terbuka terhadap kritik adalah bagian dari budaya birokrasi modern...

Baca Selengkapnya