Komisi E DPRD Jatim Minta Pemkab Malang Selaraskan Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan

JATIMTIMES - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyoroti program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI dan program Sekolah Unggulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang. 

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Untari ini menyampaikan, dua program pendidikan tersebut harus diselaraskan. Pasalnya, kedua program ini sangat bagus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Musrenbang Jatim, Ketua DPRD Soroti Ketimpangan hingga Kerusakan Lingkungan

Untari pun meminta kepada Pemkab Malang melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial melakukan penyesuaian dengan menyandingkan antara program Sekolah Rakyat dan program Sekolah Unggulan yang keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. 

"Sekarang tinggal begini, Kepala Dinas Pendidikannya harus mampu menyandingkan (antara Sekolah Rakyat dengan Sekolah Unggulan). Maunya Sekolah Unggulan itu apa, karena itu kan programnya Pemkab Malang, mungkin sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Ya disandingkan saja," ungkap Untari. 

Menurut Untari, meskipun sama-sama program pendidikan, namun program Sekolah Rakyat dengan Sekolah Unggulan memiliki perbedaan konsep. Pihaknya mengatakan, untuk Sekolah Rakyat yang di bawah komando Kementerian Sosial RI difokuskan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dengan konsep boarding school. 

"Sekolah Rakyat ini kalau dengan konsep yang sudah pernah kami lihat melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, itu konsepnya anak miskin, dibiayai negara oleh sekolahnya, makannya, tidurnya di situ, sampai nanti bisa sampai ke jenjang berikutnya. Untuk kriterianya pintar dan tidak mampu," jelas Untari.

Di mana di Kabupaten Malang sendiri terdapat dua lahan yang siap digunakan untuk program Sekolah Rakyat. Yakni lahan berupa tanah di wilayah Kecamatan Bantur dan Kecamatan Tumpang. Di mana untuk lahan di kedua wilayah ini telah dikunjungi oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa...

Baca Selengkapnya