Kasus Gagal Bayar Koperasi MSI Magetan, DPRD Bergerak Cepat

JATIMTIMES – Kasus gagal bayar yang menimpa Koperasi MSI (Maju Sejahtera Indonesi) Magetan kini semakin memanas. Tidak tinggal diam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan bergerak cepat dengan berencana memanggil Dinas Koperasi dan UMKM serta pengurus Koperasi MSI untuk dimintai klarifikasi terkait kasus tersebut.

Ketua  DPRD Magetan, Ratno, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan hak-hak anggota koperasi yang menjadi korban. DPRD ingin mendengar langsung kronologi permasalahan dari kedua pihak sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

Baca Juga : Pro Gus'e 100 Hari Kerja: Bupati Jember Janjikan Bonus Atlet Porprov Jatim

"Kami sangat prihatin. Banyak masyarakat kecil yang menjadi korban. Oleh karena itu, kami segera jadwalkan pemanggilan Dinas Koperasi dan pihak MSI untuk rapat dengar pendapat. Sebenarnya untuk mengantisipasi  keberadaan koperasi itu di Magetan ada berapa, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini kita akan melakukan pendampingan," ujar Suratno

Dalam kasus gagal bayar Koperasi MSI ini, DPRD Magetan menekankan dua hal penting. Pertama, perlindungan terhadap hak nasabah dan kedua, transparansi dari pengurus koperasi. Ratno mengatakan, DPRD tidak akan tinggal diam jika terbukti ada pelanggaran hukum atau pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab.

"Saat ini Komisi B juga sedang melakukan evaluasi untuk pemanggilan dalam hal ini Dinas Koperasi dan pihak perwakilan MSI. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Polres Magetan  untuk membuat posko pengaduan nasabah yang melakukan penarikan kemarin. Harapan kami  agar  tidak ada kegaduhan, kewas-wasan dari nasabah dan menciptakan suasana kondusif. Tentu kami juga akan meminta Dinas Koperasi untuk memperketat pengawasan. Jika ditemukan unsur pidana, tentu harus diproses sesuai hukum," tambahnya.

DPRD Magetan juga mendesak Dinas Koperasi dan UMKM Magetan untuk aktif melakukan pendataan koperasi-koperasi yang bermasalah. Kasus gagal bayar ini dinilai sebagai alarm agar pengawasan koperasi di daerah lebih diperketat.

"Kami tidak ingin kasus seperti ini terjadi lagi. Dinas harus lebih proaktif melakukan audit rutin terhadap koperasi, khususnya yang menghimpun dana dari masyarakat," tegas Ratno...

Baca Selengkapnya