Akademisi UB Nilai Desakan Wapres Gibran Mundur Merupakan Delegitimasi Simbolik

JATIMTIMES - Akademisi sekaligus Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro turut menanggapi adanya desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Pria yang akrab disapa Verdy itu menyampaikan, desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar Gibran mundur atau digantikan dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI merupakan bentuk ekspresi politik dan dapat dimaknai sebagai delegitimasi simbolik.

Baca Juga : KPH Gondosuputro dan Legiun Mangkunegaran: Menumpas Gerakan Imam Sampurno di Tawangmangu 1888

"Pernyataan atau desakan dari purnawirawan TNI terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk ekspresi politik. Desakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk delegitimasi simbolik," ujar Verdy kepada JatimTIMES.com.

Selain itu, menurut akademisi yang menuntaskan program doktoralnya di Universitas Indonesia itu, bahwa munculnya desakan ini merupakan wujud dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memosisikan diri sebagai penjaga norma dengan memainkan peran sebagai korektor etis atau ethical corrector.

Pria asli Kabupaten Lumajang ini menuturkan, adanya diskursus semacam ini semakin menguatkan bahwa terdapat proses politik pasca Pemilihan Umum 2024 lalu yang belum selesai sepenuhnya. Pasalnya, sejumlah pihak termasuk elit militer merasa tidak puas dengan terpilihnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

"Meskipun secara formal TNI aktif dilarang berpolitik, purnawirawan tetap menjadi aktor penting dalam lanskap politik Indonesia. Dalam hal ini, komunikasi politik purnawirawan berfungsi sebagai saluran kritik, memanfaatkan posisi mereka sebagai mantan bagian dari kekuasaan untuk mewarnai wacana politik nasional," jelas Verdy.

Dosen Ilmu Komunikasi di FISIP UB ini menjelaskan, implikasi dari fenomena ini yakni di satu sisi dapat menjadi saluran kritik. Tetapi di satu sisi yang lain dapat berpotensi memengaruhi keseimbangan atau kestabilan politik. "Apalagi jika desakan ini meluas diikuti oleh kelompok masyarakat sipil, misalnya akademisi, mahasiswa, tokoh agama, dan lain-lain," kata Verdy...

Baca Selengkapnya