Paparkan Strategi Pengembangan Transportasi Publik Surabaya Raya, Wali Kota: Dukung Proyek SSRL

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proyek strategis nasional Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Proyek yang bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya - Sidoarjo - Gresik ini dipastikan akan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proyek SRRL menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya. Ia menekankan bahwa Surabaya tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

Baca Juga : 5 Khasiat Daun Katuk untuk Produksi ASI yang Jarang Kamu Ketahui

"Surabaya tidak bisa sendirian, kalau transportasi publik hanya berputar dalam Surabaya menggunakan LRT di Surabaya saja biayanya akan mahal, karena subsidinya tinggi," ujar Wali Kota Eri, Sabtu (19/4/2025).

Wali Kota Eri juga menyambut baik rencana pengoperasian SRRL yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya - Sidoarjo - Gresik.

"Alhamdulillah di tahun 2027 akan beroperasi SSRL. Itu adalah dobel track mulai dari Sidoarjo - Surabaya - Gresik ini kita manfaatkan," katanya.

Terkait pengembangan transportasi publik di dalam kota, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya masih mempertimbangkan secara matang rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya operasional kedua moda transportasi tersebut akan sangat tinggi jika hanya beroperasi di wilayah Surabaya, yang berpotensi membebani tarif bagi masyarakat. 

"Kalau di dalam kota, kami masih berpikir. Sudah ada rencana proyek MRT atau LRT, tapi ketika dihitung biayanya untuk naik tinggi sekali. Masyarakat tidak mungkin naik karena biayanya tinggi," jelasnya.

Wali Kota Eri kemudian memberikan perbandingan dengan Jakarta. Menurutnya, perbedaan status administratif sebagai provinsi memungkinkan sistem transportasi publik di Jakarta memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya