Perhotelan Kena Imbas Efisiensi, DPRD Kota Malang Dorong Optimalisasi Promosi Wisata

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong adanya upaya untuk mengoptimalisasi promosi wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk meredam dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dirasa cukup menghantam sektor perhotelan. 

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, optimalisasi untuk mengenalkan wisata harus dilakukan secara masif. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menarik wisatawan. 

Baca Juga : Wabup Bondowoso Tinjau PIMB, Dorong Pengembangan Wisata Berbasis Digital

Sehingga pendapatan pihak hotel, khususnya yang bermodel convention tidak hanya bergantung agenda kepemerintahan. Apalagi, meskipun tidak mengandalkan potensi alam, kepariwisataan di Kota Malang juga telah terbentuk. 

"Wisata di sini sudah terbentuk, seperti Kayutangan, Kampung Warna Warni, dan lainnya itu lebih dipromosikan, harapannya untuk mengoptimalkan kunjungan wisata di luar pemerintahan," tutur Bayu.

Menurut dia memasifkan pemasaran sektor wisata merupakan bagian dari timbal balik dari kontribusi yang selama ini selalu diberikan oleh para pelaku usaha perhotelan. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, sepanjang 2024 pemkot setempat memperoleh sebanyak Rp 56 miliar dari hasil pajak hotel.

Kemudian, hingga triwulan pertama 2025 besaran pajak hotel yang telah diterima oleh Pemkot Malang sebesar Rp14 miliar dengan rincian pendapatan dari sektor tersebut pada Januari Rp6 miliar, Februari Rp4,6 miliar, dan Maret Rp3,4 miliar.

"Teman-teman dari PHRI Kota Malang sudah memberikan kontribusi luar biasa, karena membayar pajaknya itu sudah konkret memberikan sumbangsih terhadap pembangunan kota ini," jelas Bayu.

Selain itu, dia juga meminta Pemkot Malang bisa merancang strategi yang sifatnya adalah jangka panjang. Yakni dengan tetap menyesuaikan pada kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca Juga : Baca Selengkapnya